Usai Digusur Jokowi, Nasib Pedagang Kurma Tanah Abang Tak Jelas

Pedagang kurma yang direlokasi dari pinggir Jalan KH Mas Mansyur Tanah Abang hingga saat ini belum juga mendapat tempat untuk memulai usahanya. Setidaknya, ada 26 pedagang kurma yang hingga kini tak jelas nasibnya setelah relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah seorang koordinator pedagang kurma Mahesa Jenar (45) mengaku tak tahu harus mengadu ke mana. Sebab, mereka tidak mendapat jatah di Blok G Pasar Tanah Abang seperti pedagang kaki lima lainnya yang direlokasi.

"Sejak dari setelah Lebaran, saya sama teman-teman yang lain jumlahnya 26 orang itu nggak tahu harus ngomong ke siapa dan ke mana," kata Mahesa saat berbincang dengan Liputan6.com di rumahnya, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2013).

"Sampai sekarang nggak ada kejelasan nasib kami. Di Blok G kami nggak dapat jatah, alesannya nggak jelas," tambah pria yang karib disapa Atung itu.

Atung memaparkan, ia dan teman-temannya mematuhi Pemprov DKI Jakarta yang menggusur tempat jualan mereka. Tapi ia menyayangkan Pemprov yang tak memberikan kejelasan di mana tempat relokasi untuk pedagang kurma membuka kembali usahanya.

"Kami sudah ikutin aturan mainnya Pemprov, tapi sampai sekarang kami nggak ada kejelasan mulai dagang lagi. Ketika kami tanya nggak ada jawaban," paparnya.

Atunk mengaku para pedagang kurma ini sudah mendatangi Kelurahan Kebon Kacang, karena Pasar Tanah Abang Blok G tersebut masuk wilayah administratif Kelurahan Kebon Kacang. Rencanaya, ke 26 pedagan kurma akan dipindah ke halaman SMA Islam Said Naum, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang.

Namun hingga saat ini, rencana relokasi pedagang di sekolah tersebut masih belum jelas juga. "Kami sudah mendatangi Pak Lurah Kebon Kacang 3 kali dan jawabannya sabar dulu. Setiap kami datang ya sabar dulu jawabannya. Kami ini butuh tempat dagang," ujar Atung.

Atung berharap, Pemprov segera menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini menyangkut penghasilan orang banyak. "Ini masalah harus cepat diselesaikan. Kita ngerasa gak adil," pungkas Atung. (Eks)