Kisruh Waduk Ria Rio, Komnas HAM: Pemprov DKI Kurang Soft

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang giat-giatnya melakukan penataan kota. Tak jarang, penataan itu berujung pada penggusuran.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku mendukung program Pemprov DKI dalam menata Ibukota. Namun, Komnas HAM sedikit tidak setuju dengan cara yang digunakan.

"Kami tidak pernah menolak. Tapi caranya yang kita tolak," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Salah satunya rencana penataan Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur. Menurut Natalius, cara-cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam membenahi Waduk Ria Rio kurang halus. Mereka tidak mengedepankan dialog.

"Pendekatannya kurang soft, komunikasi dialogis tidak dijalankan," lanjutnya.

Bahkan, kata Natalius, cara-cara kriminal kerap digunakan Pemprov DKI, seperti pemukulan saat penggusuran atau tekanan lainnya. "Kriminalisasi saat pengguuran dipukul, ada ancaman, tidak boleh. Tekanan kepada manusia bagi kami bukan hanya fisik tapi nonfisik," ungkapnya.

Dirinya yakin, sebenarnya Pemprov DKI bisa menggunakan cara-cara yang lebih halus dalam melakukan penataan. Hanya saja belum dilakukan.

"Masa Pak Jokowi yang begitu hebat pasti bisa. Seperti itu bisa dilakukan," tandas Natalius. (Mut/Sss)