Upaya Mediasi Kisruh Pesangon BRI, FKP3 Jatim: Harus Netral

Mayoritas sekelompok pensiunan karyawan BRI yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3), sepakat untuk menempuh jalur mediasi dalam kisruh penuntutan pesangon. Hal itu sekaligus menjawab reaksi negatif publik yang berkembang terkait rencana aksi gerakan tersebut yang awalnya bersikeras untuk berdemonstrasi.

Koordinator FKP3 Jawa Timur, Dody Suwardono mengatakan, dirinya tidak menampik munculnya wacana dari sebagian anggotanya untuk memenuhi ajakan mediasi tersebut. Pihaknya pun memahami bila rekan-rekannya lebih memilih opsi itu.

"Saya sendiri tidak bisa melarang teman-teman yang lebih memilih opsi mediasi. Saya dapat memahami bila kawan-kawan antusias untuk mendorong opsi mediasi ini segera terwujud. FKP3 Jawa Timur kompak untuk mendorong keinginan itu," ujar Dody Suwardono dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9/2013).

Menurut Dody, aksi unjuk rasa sendiri tentu sangat menguras energi. Karena itu jika ada tawaran tulus melakukan mediasi yang benar-benar untuk menyelesaikan masalah ini, dia sepakat.

Kendati demikian, FKP3 Jawa Timur sangat menaruh harap bahwa aspirasi para mantan karyawan BRI ini tidak diabaikan sejalan dengan tuntutan yang selama ini diperjuangkan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) juga mesti mempelajari aspirasi FKP3 secara detail dan jernih.

"Supaya memang dalam dialog dan mediasi itu nantinya tidak berat sebelah," ujar dia.

Sebagian besar anggota FKP3 Jawa Timur memang sangat antusias menanggapi ajakan serius dari Kemenakertras untuk melakukan mediasi itu.

"Kami sangat surprise, mengingat informasi dari pimpinan gerakan yang turun ke anggota awalnya menyatakan pihak Kemenakertrans dan manajemen BRI sangat tidak kooperatif," kata salah seorang anggota FKP3 Jawa Timur yang enggan disebutkan namanya.

Bila kesempatan mediasi sudah terbuka, tentu pihaknya sangat mengharapkan agar para koordinator segera dapat menindaklanjutinya. "Untuk apa lagi buang energi menjalankan skenario demo," ujar mantan karyawan BRI Cabang Surabaya tersebut.

Dikatakan dia, pihaknya sangat khawatir bila gerakan mereka akhirnya dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. "Bila para elit FKP3 masih ngotot demo ya jadi tanda tanya besar bagi kami yang di bawah. Jangan-jangan tujuan gerakan sudah menyimpang. Tolong dong jangan korbankan kami," katanya  

Akan Netral

Kepala Bidang Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPPHI) Kemenakertrans, Sahat Sinurat mengatakan, hasil dari mediasi nantinya diharapkan akan ditaati oleh seluruh pihak, sehingga masalah ini tidak semakin berlarut-larut. Untuk itu ia meminta kepada seluruh pihak agar jangan menggunakan penafsiran hukum sepihak dalam penyelesaian masalah ini.

"Semua harus mengacu pada UU tentang tenaga kerja. Aturannya jelas, tidak perlu terjadi beda penafsiran. Yang beda itu ialah anggapan yang menyamakan antara program pensiun dan pesangon. Itu bahayanya. Padahal itu dua hal yang berbeda," ujar Sahat.

Sebagai tuan rumah, imbuhnya, pihak Kemenakertrans menjamin bahwa instansinya akan berada dalam posisi yang netral. Mengenai kapan pastinya mediasi akan dilangsungkan, ia masih menunggu pengajuan dari FKP3.

"Kami siap menjadi tuan rumah yang baik dan tidak berat sebelah. Kemenakertrans hanya memihak pada ketentuan perundangan. Soal waktu tinggal tunggu tanggal mainnya saja," ujarnya.

Ia berharap hal ini dapat terwujud sesegera mungkin, demi kebaikan kedua belah pihak.

Sebagai informasi, para pensiunan karyawan Bank BRI yang menamakan dirinya Forum Kelompok Penuntut Pesangon (FKP3) menuntut pesangon yang tak kunjung diberikan pihak BRI. Tuntutan itu dilakukan dengan menggelar sejumlah aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap manajemen BRI.

Mereka menyatakan akan tetap berunjuk rasa sampai pesangon dibayarkan. Pasalnya, menurut mereka unjuk rasa adalah langkah tepat untuk menyuarakan aspirasi kepada manajemen BRI. (Osc)