Buruh Minta UMP Rp 3,7 Juta, Jokowi: Harusnya Tahu Kondisi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengaku heran dengan tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh para buruh. Semestinya, dengan situasi ekonomi yang tengah melemah, para buruh tidak menuntut kenaikan UMP sebesar Rp 3,7 juta itu.

"Kita sekarang ini dalam situasi yang masih kayak gini kok, kondisi melemah terus, harusnya masalah yang bisa ditahan itu, ini kita malah ribut terus masalah UMP," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, (3/9/2013).

Ratusan buruh siang ini berunjuk rasa di depan kantor Jokowi. Mereka menuntut kenaikan UMP Jakarta yang baru saja dinaikkan menjadi Rp 2,2 juta tersebut.

Menurut Jokowi, agar masalah ini tidak berlarut-larut harus ada saling pengertian antara pekerja dan pengusaha. Titik tengah harus dicari, terlebih permasalahan tersebut tidak akan selesai bila seluruh pihak ingin menang sendiri.

"Kalau saling menang-menangin ya repot. Harusnya pekerja juga ngerti situasi, kondisi ekonomi seperti ini. Kalau situasi seperti ini masih ribut masalah itu, ndak ngerti saya," tutur Jokowi.

Walau tampak keberatan menerima tuntutan para buruh tersebut, Jokowi mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, untuk menentukan besaran UMP, tidak hanya dilakukan oleh Pemprov.

Penentuan UMP harus atas persetujuan perwakilan pengusaha dan pekerja yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. "Saya juga bukan penentu UMP, kan ada Apindo dan serikat pekerja. Saya hanya menerima jadinya. Dan kita tetapkan," ujarnya.

Jokowi juga meyatakan tidak akan menemui para buruh yang berdemo tersebut. Sebab, para demonstran itu telah ditemui oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Ya kalau saya menurut logika saja. Tapi situasi nya juga kayak gini," kata Jokowi. (Eks/Ism)