by

Rencana Unjuk Rasa Buruh, Sebuah Ancaman?

  • Citizen6
  • 0
  • 30 Agu 2013 14:29
Citizen6, Jakarta: Sejumlah organisasi buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang merupakan gabungan dari elemen serikat buruh dan gerakan sosial lainnya antara lain FSPMI, FSPKEP, OPSI, TSK, FSBI, SBTPI, Sekber Buruh, SPAI, Garda Metal, Jala PRT, SP Outsourcing PLN/Telkom/Paiton/Jamsostek, SPIN, FSP Farkes, FSP-Lem KSPSI, FKI KSPSI, FSP Lomenik, KSBSI, Serikat Petani, Imparsial, Kontras, UPC, LBH Jakarta dan KSPI, mengeluarkan pernyataan sikap pada 24 Agustus 2013 yang intinya, menolak kenaikan upah minimum yang hanya didasarkan pada inflasi plus x%, karena bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan penetapan upah minimum berdasarkan survei biaya kehidupan layak dan mengabaikan nilai-nilai kemanusian dikarenakan berorientasi pada upah murah. Tetap akan memperjuangkan kenaikan upah minimum sebesar rata-rata nasional 50%, karena sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden SBY yang menyatakan pemerintah tetap harus menjaga daya beli masyarakat.

Untuk itu, kalangan buruh yang diorganisir KSPI dan KAJS telah mengagendakan serangkaian aksi unjuk rasa yaitu, 31 Agustus 2013 di Bekasi, 3 September 2013, 5 September 2013 dilakukan buruh se-Jabodetabek, 10 September 2013 buruh se-Jawa Timur, 11 September 2013 di Medan, Sumut, 12 September 2013 di Batam, 13 September 2013 di Bandung, Lampung, Manado, Makassar, Gorontalo, dan Aceh, serta mogok nasional yang direncanakan dilakukan pada Oktober/November 2013 yang katanya melibatkan sekitar 4 juta buruh.

Sementara itu di Jakarta, sejumlah elemen buruh Jakarta Utara akan melakukan aksi unjuk rasa yaitu, 3 September 2013 di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, 5 September 2013 di Istana Negara dan Kementerian BUMN, serta 7 September 2013 di seluruh provinsi Indonesia), dengan tuntutan yang disuarakan tolak penangguhan upah 2013, naikkan upah buruh 2014 sebesar 50%, hapuskan outsourcing pada sektor pekerja BUMN, serta jalankan Jaminan Kesehatan mulai 1 Januari 2014.

Sementara itu, M. Said Iqbal, Presiden KSPI dalam jumpa pers di Gedung LBH Jakarta mengatakan, KSPI memberi waktu hingga 1 Oktober 2013, untuk mengangkat karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap. Jika, tuntutan ini tidak direspon maka KSPI akan melakukan aksi unjuk rasa di seluruh cabang BUMN, dan Istana Negara pada 5 September 2013.

Sementara itu, informasi yang beredar di kalangan aktivis buruh pada umumnya menyatakan, buruh di Indonesia menolak kembalinya politik upah murah yang dimainkan pemerintah dan Apindo. Penetapan UMP berdasarkan 60 item KHL sudah tidak relevan lagi saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan kebutuhan hidup buruh saat ini. Bahkan, Forum Buruh DKI Jakarta menuntut UMP DKI Jakarta 2014 sebesar Rp4 Juta, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta membatalkan SK Gubernur tentang Penangguhan UMP 2013 di luar ketentuan yang ada, serta menindak tegas pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan outsourcing yang membayar upah di bawah ketetapan SK Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp2,2 juta.

Menurut informasi dari kalangan internal aktivis buruh sendiri, pada 18 Agustus 2013, Ilhamsyah alias Boing dari SBTPI mengatakan, LBH Jakarta dan Serikat Buruh mengeluarkan pernyataan sikap bersama, antara lain, mengajak seluruh kaum buruh/pekerja untuk melakukan perlawanan dan menolak politik upah murah di tahun 2014 dengan melakukan aksi-aksi strategis, untuk membebaskan kaum buruh dari lingkar kemiskinan. Mendesak Pemerintah Pusat dan daerah dalam penetapan upah minimum dengan menggunakan pendekatan HAM yaitu kehidupan yang layak bukan investasi dengan menjadikan kaum buruh sebagai objek untuk dieksploitasi atau diperbudak.

 Ancaman atau Propaganda ?

Analisis secara umum menyatakan bahwa adanya pernyataan sikap KSPI dan KAJS tersebut bertujuan selain untuk menolak pola rencana pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota bagi kalangan buruh, sekaligus untuk mencari dukungan elemen buruh dalam aksi unjuk rasa maupun mogok nasional buruh menolak kebijakan politik upah murah.  Namun dalam tataran analisis yang lebih strategis, muncul dua pertanyaan penting terkait rencana aksi unjuk rasa buruh ini yaitu apakah mereka sudah menjadi ancaman atau melakukan konspirasi untuk tujuan tertentu ?

Carl Oatley di dalam tulisannya yang berjudul “Australia’s National Security Framework A Look to the Future”menyatakan, “National security involves much more than military defence. At a minimum it is fundamentally about the survival of society. Pushing the definition a little further , it is concerned with the creation of ne-cessary political, economic, social, and enviromental condition within which the society might flourish” artinya keamanan nasional bukan sekedar pertahanan. Akan tetapi merupakan bagian mendasar tentang keberlangsungan hidup masyarakat. Lebih jauh, definisi ini berkaitan dengan upaya menciptakan suatu kondisi politk, ekonomi, sosial dan lingkungan dimana masyarakat hidup dengan aman dan damai. Dari definisi yang disampaikan Carl Oatley ini, maka serangkaian aksi unjuk rasa buruh tersebut dapat dinilai mengganggu stabilitas keamanan nasional, terutama apabila unjuk rasa tersebut disampaikan secara anarkis.

Menurut Harold D Lasswell dalam Propaganda Theory, teori ini tersublimasi dalam rumusan paradigma komunikasi yang terkenal(‘who’ say ‘what’ to ‘whom’ in ‘which’ ‘chanel’ with ‘effeck’). Dimana memiliki maksud siapa yang mengatakan apa terhadap siapa dengan memiliki effek, dimana orang yang menyatakan suatu propaganda harus memiliki sesuatu yang membuat orang bisa mendengarkannya dan memiliki effek yang pasti pada targetnya.  

Sedangkan menurut Walter Lipmann dalam Publik Opinion Theory, bahwa teori ini menunjukkan proses rangkaian kegiatan propaganda dari bawah yang berkembang mulai dari kaum proletar (buruh, petani, nelayan, dan mereka yang berasa dari kalangan yang kurang mendapatkan pendidikan yang tinggi) maupun pada golongan masyarakat paling bawah yang lain, hingga kemudian pengaruhnya merambat naik mencapai golongan yang tinggi, seperti kaum borjuis atau kelompok elit ataupun golongan tertinggi mana pun. Propagandis memiliki metode dalam melakukan propaganda diantaranya coercive propaganda yaitu propaganda yang dilancarkan dengan metode ancaman atau kekerasan. Dalam metode ini masih menggunakan komunikasi yang menimbulkan ketegangan jiwa (takut, seram, jijik). Target propaganda akan melakukan sesuatu sebagai akibat rasa takut,rasa terancam dan rasa ngeri, perasaan ini timbul dikarenakan ada sanksi-sanksi tertentu yang diterimanya, seperti rasa takut kehilangan perkerjaan atau nafkah, takut terlantar,dll.

Kalau rangkaian rencana aksi unjuk buruh tersebut terealisasi dengan aksi unjuk rasa buruh yang bermassa signifikan, maka hal tersebut dapat dinilai memang kondisi buruh di Indonesia sangat buruk, namun di sisi yang lain dari kajian analisis strategis menunjukkan keberhasilan propaganda kelompok-kelompok tertentu yang selama ini mendekati atau ”menggalang” kaum buruh untuk tujuan tertentu, misalnya merubah krisis ekonomi menjadi krisis politik atau mengganggu persiapan Indonesia menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015 mendatang, kita tidak tahu tergantung sang propagandis mendapatkan ”perintah apa” dari ”pemilik hajat” untuk melakukan unjuk rasa cukup beruntun tersebut. Kaum buruh sudah mulai harus melek politik, agar tidak mudah terpropaganda kelompok pragmatis tertentu.

*) Penulis adalah pemerhati masalah politik. Pernah melakukan penelitian tentang gerakan buruh di Lampung dan pernah tinggal di Lampung. Peneliti muda di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas, Ramadan atau opini anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke citizen6@liputan6.com


Related Articles
Comments
Sign in to post a comment