Anggota DPR Ada di Audit Hambalang, Pramono: Ungkap Secara Terang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit proyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang tahap II ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 15 nama anggota DPR juga disebut dalam laporan tersebut.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, laporan itu bisa digunakan oleh KPK dan penegak hukum lain untuk mendalami kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 463,67 miliar tersebut.

"Ini audit ke dua dan ini tentunya digunakan sebagai referensi awal bagi KPK dan penegak hukum lainnya untuk ungkap persoalan ini," kata Pramono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8/2013).

"Karena itu persoalan ini harus diungkap secara terang benderang, saya yakin KPK bisa gunakan itu untuk menindaklanjuti kasus Hambalang," tambah politisi PDIP tersebut.

Pramono juga menjelaskan bahwa dalam audit itu, indikasi kerugian negara sudah ada, walaupun kebenaran soal jumlah perlu diverifikasi lagi. Tapi menurutnya, sudah ada kerugian dan KPK tidak boleh setengah hati lagi untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.

"Itu yang jadi tugas penegak hukum karena audit itu berikan semacam mozaik atau gambaran terhadap hal itu. Apakah benar, itu kan informasi awal," katanya.

"Saya juga melihat sebenarnya dari beberapa nama yang disebut, mungkin ada yang terlibat, tapi juga kan yang secara prosedural," tutup Pramono.

Sebelumnya, Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan adanya permainan aliran dana disertai rekayasa akuntansi dalam proyek P3SON yang diduga dilakukan 15 anggota DPR.

Inisial 15 Anggota DPR itu adalah itu adalah MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, HLS, dan MI. Dalam dokumen investigatif, BPK merinci peran 15 legislator itu dalam perencanaan dan pembahasan anggaran. (Eks/Ism)