Bubarkan BUMD Bobrok, Jokowi: Kendala di Peraturan

Beberapa BUMD DKI tidak lagi mampu menyumbangkan dividen (pendapatan) bagi Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan akan melakukan likuidasi atau penutupan terhadap BUMD yang merugi.

Tidak hanya itu, perusahaan negara tersebut sedang dalam proses pendataan dan penghitungan, mana yang tidak dapat dijalankan lagi dan mana yang masih berpeluang diberi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Ataupun nantinya akan digabungkan dengan BUMD lain.

Namun, menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu saat ini kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan. Sebab, masih terkendala dengan banyaknya aturan seperti pergub dan perda. Di samping itu, juga perlu melalui persetujuan DPRD DKI.

"Kendala banyak dong, karena ada aturan pergubnya. Ada perdanya. Aturan-aturan yang memang harus kita lalui. Jadi saya enggak berani ngomong kapan. Kini proses diperbaiki, agar BUMD-BUMD kita produktif. Memberikan keuntungan, tapi juga berguna bagi pembangunan Jakarta," ujar Jokowi di Muara Angke, Jakarta, Minggu (4/8/2013).

Dia mengatakan, tidak produktifnya kinerja BUMD tersebut umumnya berasal dari kinerja manajemen dan direksi yang kurang efektif. Seharusnya para direksi dapat dengan jeli melihat perputaran uang dan ekonomi di Jakarta, sehingga dapat membuat strategi bermutu bagi perusahaan.

Apabila dilakukan dengan baik, BUMD DKI diharapkan dapat menjadi seperti perusahaan investasi pemerintah Singapura, yaitu Temasek Holdings. Sebab, Pemprov DKI sudah berencana membuat holding company yang menaungi BUMD DKI.

"Mereka bisa jadi Temasek-nya Jakarta, Indonesia. Karena peluangnya banyak. Perpasaran, properti banyak. Banyak sekali. Kayak PAM itu juga peluangnya gede sekali. Itu yang namanya holding company. Semuanya masih dalam proses. Baru dihitung," kata Jokowi. (Frd/Yus)