Kisah Wiranto Siapkan Reformasi TNI Bersama SBY

Gejolak reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepemimpinannya, menyisahkan cerita tersendiri dari munculnya reformasi TNI untuk keluar dari politik praktis dalam membuat kebijakan publik.

Mantan Panglima TNI Wiranto yang pada waktu itu memimpin organisasi militer di Indonesia menceritakan bahwa pada masa reformasi 98, ia memerintahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada waktu itu sebagai bawahannya dan menjabat Kasospol TNI untuk membuat rapat penyiapan reformasi internal TNI untuk mendukung terbentuknya proses demokratisasi di Indonesia.

"Pada saat reformasi 98 itu, di mana gejolak politik sedang kencang-kencangnya. Pada saat itu, saya membuat rapat dan memerintahkan kepada Pak SBY untuk menyiapkan rapat dalam rangka penyiapan reformasi internal TNI," kata Wiranto saat acara buka puasa bersama wartawan di Jakarta, Rabu (31/7/2013) malam.

Akhirnya, rapat penyiapan reformasi internal TNI berlangsung di Bandung, Jawa Barat dengan mengundang tokoh-tokoh nasional seperti Nurcholis Majid dan lain sebagainya. Akhirnya rapat tersebut yang dipimpin Wiranto memutuskan untuk membentuk TNI abad 21 dengan 14 langkah.

"14 langkah reformasi TNI itu antara lain berangsur-angsur mengurangi posisi ABRI (sekarang TNI) di DPR dan MPR. Kemudian memisahkan ABRI dan Polisi. Kemudian dwifungsi ABRI dihapus maka ABRI bersifat netral. Kemudian membubarkan kekaryaan ABRI seperti penempatan prajurit-prajurit ABRI yang menjabat kepala daerah," paparnya.

Wiranto menjelaskan, pada waktu dwifungsi ABRI itu berlangsung maka banyak prajurit-prajurit ABRI yang memiliki pangkat dan belum pensiun menjabat Bupati, Walikota, dan Gubernur. "Mereka berpangkat militer tapi memimpin sipil dan bertanggung jawab kepada panglima TNI. Maka saya bubarkan itu," urai Wiranto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Akibat pembubaran itu, Wiranto menjelaskan bahwa banyak para prajurit TNI yang menjabat sebagai kepala daerah untuk meminta agar pensiunnya dipercepat, salah satunya adalah Sutiyoso yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hingga akhirnya, kini reformasi TNI berjalan sesuai koridornya dan membuat Indonesia menjadi demokratis serta netralitas TNI terwujud.

"Pilihannya apakah memilih pensiun dipercepat atau dia jadi PNS, akhirnya mereka memilih pensiun dipercepat termasuk Pak Sutiyoso mantan Gubernur Jakarta. Hingga akhirnya reformasi internal TNI itu berjalan hingga saat ini," pungkas Calon Presiden dari Partai Hanura ini. (Alv)