Ratu Atut-Rano Karno `Retak`, Hanura: Cari Jalan Keluar!

Partai Hanura mengimbau supaya Rano Karno tidak mundur sebagai Wakil Gubernur Banten. Karena, selain akan mengganggu pemerintahan Provinsi Banten, perselisihan itu masih dapat dicari jalan tengahnya.

"Perselisihan pandangan dengan Gubernurnya sebaiknya dapat diselesaikan dengan mencari jalan keluar bersama yang win win solution," ujar Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Sebagai kepala pemerintahan di propinsi, kata Saleh, justru harus memberikan contoh yang baik buat warganya dan untuk memakmurkan masyarakat Banten.

"Hanura sebagai parpol pengusung, ingin agar mereka wajib menyelesaikan masa baktinya selama 5 tahun secara bersama dan tidak untuk bercerai di tengah jalan, sesuai janjinya waktu itu," kata Saleh.

Politisi PDIP asal Banten Dedy Gumelar atau Mi'ing saat berbincang dengan Liputan6.com pada 23 Juli kemarin, di Jakarta, menyebutkan Ratu Atut khawatir, bila Rano Karno mendapat peran banyak di Pemprov Banten. Karena hal itu bisa meningkatkan elektabilitas Rano Karno pada Pilkada Banten 2016 mendatang.

Mi'ing juga mengungkapkan, selama ini Rano tak pernah diberi kepercayaan untuk mengemban tugas selaku wakil gubernur sebagaimana mestinya. Rano merasa seperti dianaktirikan di lingkungan Pemprov Banten.

Parahnya, ungkap Mi'ing, Rano dan Atut jarang bertemu dan tampil bersama-sama. Dalam 1 tahun, mereka hanya bertemu beberapa kali saja. (Sul/Sss)