DPRD DKI Panggil Jokowi-Ahok Bahas Amdal MRT Minggu Depan

Panitia Khusus (Pansus) proyek Mass Rapid Transit (MRT) DPRD DKI akan memanggil Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT untuk mempertanyakan analisa dampak lingkungan (amdal) dan analisa kelayakan MRT.

"Minggu depan akan kami panggil untuk bahas soal amdal, analisa kelayakan, risiko, dan portofolio," ujar Ketua Pansus MRT Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI itu menyatakan hingga kini proyek MRT belum berjalan, padahal laporan amdal seharusnya dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh Dirut PT MRT Dono Boestami ketika proyek pembangunan MRT dilakukan.

"Ini mana? Saya denger cuma di HI waktu itu pukul-pukul gong segala," ketus politisi PKS yang akrab disapa Sani itu.

Sementara mengenai analisa kelayakan, risiko pembangunan, serta protofolio masih perlu dibahas dan melalui persetujuan dewan karena terkait dengan tambahan pinjaman dana sebesar Rp 7,5 triliun dari Jepang.

Untuk pembangunan MRT tahap I dengan jalur Lebak Bulus -Bundaran HI, anggarannya sebesar 135 miliar yen atau setara Rp 13 triliun. Loan agreement (perjanjian pinjaman) dengan JICA sebesar 50 miliar yen atau Rp 5 triliun. Dengan begitu, terdapat tambahan pinjaman sebesar 75 miliar yen atau Rp 7,5 triliun.

"DPRD minta analisa mutakhir yang terkait dengan itu karena sifatnya utang yang dibayar dengan APBD juga. Gubernur berdasarkan Bappenas, minta persetujuan DPRD untuk tambahan karena utang yang 51 persennya dibayar DKI. Sedangkan dana pendamping 10 persen diambil dari APBD," jelas Sani.

Dihubungi terpisah, Dirut PT MRT Dono Boestami mengatakan, seharusnya tak ada lagi masalah terkait amdal, karena hanya tinggal penyampaian kepada DPRD. "Seharusnya sih nggak ada. Karena itu sudah sampai Bundaran HI. Yang mengurus amdal juga kan Pemprov DKI, jadi seharusnya nggak ada masalah," ucap Dono. (Ali/Sss)