BNP2TKI Antisipasi Penyelamatan 5.000 TKI di Mesir

Krisis politik kembali terjadi setelah militer melakukan kudeta terhadap Presiden Mesir Mohamed Morsi. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengaku telah mengantisipasi upaya penyelamatan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Mesir.

"Pemerintah sudah memiliki Standar Operating Procedure (SOP) untuk menyelamatkan warga negaranya di luar negeri," ujar Jumhur di Yogyakarta, Kamis (4/7/2013).

Menurut Jumhur, meski Mesir bukan merupakan negara penempatan bagi TKI, ternyata menurut data imigrasi pemerintah Mesir ada sekitar 5 ribu orang yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Karena bukan negara penempatan, bisa dipastikan ketika berangkat mereka tidak melalui jalur resmi.

"Mereka berangkat melalui visa kunjungan dan akhirnya kerja di sana," kata Jumhur.

Dia menilai, sejak krisis politik terjadi akibat tumbangnya rezim Husni Mubarak hingga krisis politik saat ini, belum ada kasus yang mencederai TKI. Meski demikian, Jumhur mengimbau bagi TKI yang memerlukan upaya penyelamatan untuk ke Kedutaan Besar RI terdekat apakah di Mesir, Lebanon, atau perwakilan terdekat di daerah perbatasan lain.

Pemerintah tidak memandang status apakah yang akan diselamatkan itu TKI legal atau nonprosedural. "Setiap warga negara Indonesia di luar negeri secara konstitusional wajib diselamatkan negara," ungkapnya.

Mantan aktivis ITB tahun 1980-an ini mencontohkan, sebelumnya pemerintah sudah menyelamatkan sekitar 2.800 TKI yang bekerja di Suriah menyusul terjadinya konflik bersenjata di Negari Piramida itu.

"Seluruh biaya pemulangan ditanggung oleh negara," ucap Jumhur. (Mut)