PKS: Kudeta Militer Presiden Morsi, Kemunduran Demokrasi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kudeta yang dilakukan militer untuk menggulingkan Presiden Mesir Mohammed Morsi. PKS menilai kudeta itu sebagai kemunduran demokrasi di Mesir.

"Secara prinsip kami sayang menyayangkan demokrasi yang dibangun dengan baik oleh rakyat Mesir ditunggangi militer, kemudian mengkudeta dan membubarkan pemerintahan," kata mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Menurut Hidayat, kudeta di Mesir ini sebagai kemunduran demokrasi. Karena seharusnya militer tidak perlu memanasi aksi demonstrasi. Apalagi kemudian secara sepihak menggulingkan Presiden Morsi.

"Harusnya militer mendorong kedua belah pihak melakukan perundingan atau justru merujuk pada konstitusi dan pengadilan. Jadi yang dilakukan ini adalah di luar dari kelaziman demokrasi," ujarnya.

Menurut Hidayat, dengan jatuhnya Presiden Morsi, bukan berartu pemerintahan Ikhwanul Muslimin ikut jatuh. "Saya katakan ini tidak benar. Yang dijatuhkan itu adalah pimpinan Mesir yang sah pilihan rakyat Mesir. Dan dukungan untuk Morsi itu bukan dari Ikhwanul Muslimin saja, tapi juga dari partai Islam An Nur dan partai sekuler lainnya," ujarnya.

Morsi yang berasal dari Ikhwanul Muslimin ini berkuasa sekitar setahun yang lalu. Saat ini, dia berkantor di barak Garda Republik. Namun tidak jelas, apakah ini sebagai bentuk penahanan terhadap Morsi.

Sementara, tentara mengerahkan kendaraan lapis baja di sekitar Istana Presiden di kairo. Militer juga menguasai stasiun televisi pemerintah. (Ary/Ism)