Ciptakan DPR Bersih, PPP Minta Pemerintah Biayai Parpol

Sejumlah anggota DPR harus berurusan dengan KPK karena terlibat kasus korupsi. Sistem pemilu yang mahal pun kerap dinilai sebagai pemicu maraknya korupsi yang dilakukan anggota dewan.

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan anggota dewan, politisi PPP Muchtar HP menyatakan, sebaiknya pemerintah membiayai partai politik dalam menghadapi pemilu. Dengan begitu, pemilu akan menghasilkan anggota dewan yang bersih.

"Jadi kalau pemerintah tidak membiayai parpol untuk pemilu, maka pemerintah secara tidak langsung menciptakan para politisi kotor, jadi legislatif itu akan jadi tempat politisi kotor. Dan eksekutif juga jadi tempat politisi kotor. Sehingga terjadilah negara ini menjadi negara koruptor maka seharusnya pemerintah ikut bertanggung jawab," papar Muchtar saat ditemui Liputan6.com di acara Pembekalan Caleg PPP di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Caleg PPP nomor urut 5 dari Dapil Jabar 7 (Purwakarta, Karawang, dan Bekasi) ini mengatakan, bila pemerintah mau menciptakan politisi jujur dan akan membangun negara yang makmur sejahtera, maka pemerintah harus membiayai partai politik.

"Karena kita tahu sendiri bahwa dalam masa kampanye para caleg hampir menyiapkan dana Rp 2 miliar. Padahal gajinya berapa tahun dikumpulin tidak sampai segitu, lalu mulainya mencari dana sebisa mungkin dan kalau terpilih mau tidak mau harus mengembalikan uang itu," kata pendiri People Power for clean Politicians (P3) ini.

Jadi, sambungnya, politisi kotor itu diciptakan oleh 3 unsur. Pertama, karena pemerintah tidak membiayai parpol. Kedua, parpol itu membiayai dirinya sendiri, para caleg membiayai dirinya sendiri dan harus jor-joran untuk mencari dana sebanyak mungkin dan harus mengembalikan dana itu.

"Ketiga, yang membuat politisi kotor itu ya rakyat sendiri, karena kalau caleg yang idealis datang ke masyarakat menyampaikan visi-misi tidak memberikan amplop yang berisi uang maka masyarakat tidak akan memilihnya. Justru itu masyarakat yang menciptakan politisi kotor," jelas Muchtar. (Mut)