Sukses

SBY Minta Maaf Soal `Ekspor Asap`, Ruhut: Itu Ksatria!

Menurut Ruhut, kebakaran hutan di wilayah Riau adalah mutlak jadi tanggung jawab Indonesia. Jadi, pantas SBY minta maaf.

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta maaf, setelah insiden 'ekspor asap' dari kebakaran hutan Sumatera ke Malaysia dan Singapura. Bahkan, Ruhut menyebut SBY sebagai ksatria.

"Ksatria dong. Apapun kita kaitannya dengan lingkungan hidup, negara lain kan jadi terganggu. Jadi sikap SBY harus diteladani, ini sangat ksatria," kata Ruhut di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Ruhut pun menyindir Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa yang tidak menyatakan permintaan maaf kepada negara asing setelah insiden asap itu. Hal itu, menurutnya berbanding terbalik dengan sikap SBY.

"Menlu kita kan karena bininya (istrinya) orang Thailand. SBY kan asli Indonesia-Indonesia, pokoknya aku dukung minta maaf," ujar Ruhut.

Kemudian, menyangkut tanggung jawab, Ruhut menegaskan bahwa kebakaran hutan di wilayah Riau, Sumatera, adalah mutlak jadi tanggung jawab Indonesia. Menurutnya, hal itu karena Riau adalah wilayah Indonesia, dan kebakaran jadi tanggung jawab Indonesia. Dia pun menengarai kebakaran disebabkan kesalahan masyarakat.

"Lah, itu kan masyarakat. Jagalah itu, itu tanggung jawab kita. Nah kalau di Kuala Lumpur, Malaysia itu kan tanggung jawab orang lain," ungkap Ruhut.

Pada Senin, 24 Juni 2013 kemarin, SBY secara langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada Malaysia dan Singapura di Istana Negara. Dalam permintaan maafnya, SBY pun berjanji akan segera membereskan masalah ekspor asap itu.

Sebelumnya, sikap SBY yang minta maaf dikritik sejumlah pihak, salah satunya PDIP.

Meski menghormati sikap SBY, Sekretaris Jendral PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan,  permintaan maaf itu tidak akan membuka pemahaman baru, malah akan menjadikan Indonesia dipandang sebagai negara yang kurang dalam hal pengawasan.

"Dengan minta maaf itu menunjukan kinerja pembantunya nggak benar. Ini memang dilematis bagi presiden," ucap Ruhut. (Ein/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini