Demokrat: Tak Ada Alasan Lagi PKS Bercokol di Koalisi

Kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai konflik dalam kubu internal koalisi partai Sekretariat Gabungan (Setgab). PKS yang memilih menolak harga BBM naik membuat Demokrat geram dan muncul wacana pengeluaran PKS dari koalisi.

Meski kerap mendapat desakan untuk keluar koalisi dari sejumlah pihak, PKS menegaskan tidak akan keluar dan mencabut 3 menteri dari partai alasan, dengan alasan hanya Presiden SBY yang berhak memutuskan keputusan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, tidak ada lagi alasan untuk PKS tetap tinggal di koalisi Setgab. Sikap PKS yang tak kunjung pamit dari koalisi ini seperti mengulur waktu. Hanya seperti pengalihan isu.

"Sepertinya mereka sengaja bersikap seperti sekarang ini. Ini pengalihan isu," kata Nurhayati di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Dia secara tegas menyatakan, dirinya tak pernah merasakan berkoalisi dengan PKS. Sebab, meski faktanya berkoalisi, sikap Demokrat dan PKS selalu berseberangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Bahkan Wakil Ketua Partai Demokrat itu menegaskan, ada atau tidaknya PKS di Setgab, sama sekali tidak ada pengaruhnya. "Ada atau tidaknya PKS, nggak ngaruh. Tapi saya tegaskan, saya tidak pernah merasa berkoalisi dengan PKS," ujar Nurhayati.

Menurut dia, PKS tak perlu menunggu diusir oleh Ketua Setgab, yakni Presiden SBY. "Sepertinya PKS menikmati menterinya ada di kabinet. Sikap Pak SBY kan sangat firm. Dia menyelamatkan bangsa, membangun perekonomian. Itu sudah sangat firm. Yang tidak firm itu kan PKS," ucap Nurhayati.

Dia juga menambahkan, sikap yang menyatakan keluar koalisi tapi tidak mau menarik menterinya, menunjukkan PKS menikmati adanya 3 menteri.

"Makanya mereka nggak mau menarik. Mereka punya kepentingan, itu yang saya bilang harus dipertanyakan. Kalau tidak, PKS lepas saja. Ini jubir sudah memberi pernyataan. Artinya, apa lagi yang harus ditunggu?!" tutup Nurhayati. (Riz/Yus)