Terancam Didepak dari Koalisi, PKS: Kami Biasa Saja, Tak Panik

Kontrak PKS di Koalisi Sekretaris Gabungan partai pendukung Pemerintah SBY-Boediono terancam tamat.

Namun PKS santai saja menghadapi rencana pendepakan ini. Bagi partai pimpinan Anis Matta itu, tetap berkoalisi maupun beroposisi tak jadi masalah. Begitu pun jika 3 menterinya nanti dicopot dari kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

"Kami biasa-biasa saja. Tidak panik," kata anggota Majelis Syuro PKS Refrizal dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Refrizal menuturkan, sikap santai ini berkaitan erat dengan etika politik yang berlaku di PKS. Para kader PKS yang telah diangkat menjadi menteri, sepenuhnya menjadi milik publik. Berbeda dengan partai-partai lain, yang justru memanfaatkan posisi publik untuk mengejar jabatan-jabatan politik pada partai.

"Mereka  (menteri PKS) tidak boleh lagi berada di struktur kepengurusan partai karena harus bersungguh-sungguh bekerja membantu Presiden," tuturnya.

"Pak Hatta Rajasa jadi Ketua Umum PAN setelah menjadi menteri. Pak SBY jadi Ketua Umum setelah menjabat Presiden," imbuhnya.

Maka, etika inilah yang dinilai Refrizal harus menjadi acuan bagi SBY sebelum mendepak 3 menteri PKS dari koalisi. Namun SBY justru kerap keliru dalam menafsirkan perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet dengan kader PKS di DPR.

"SBY menganggap sikap kader PKS di DPR merepresentasikan sikap menteri PKS di kabinet. Cara berpikir SBY tidak nyambung," cetusnya.

Dia percaya, ada pihak-pihak yang sengaja menggulirkan isu pendepakan PKS dari koalisi. Selama ini posisi menteri PKS dipercaya telah menjadi incaran parpol lain di kabinet. "Memang ada yang mengincar kursi itu. Tapi kami tidak permasalahkan. Semua terserah Presiden," pungkas Refrizal.

Berbeda pendapatnya PKS dengan pemerintah semakin meruncing ketika partai ini menolak keras kebijakan kenaikan harga BBM. (Ndy/Yus)