PKS Bakal Didepak dari Koalisi? Golkar: Tidak Mengejutkan

PKS dinilai telah melanggar nota kesepahaman partai koalisi pendukung pemerintah SBY-Boediono karena langkahnya menolak kenaikan harga BBM. Meski begitu, nasib PKS dalam Sekretariat Gabungan masih menggantung hingga kini. Begitu pun nasib 3 menterinya yang tergabung dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Meski SBY belum memberikan keputusannya, namun PKS dipastikan akan terdepak dari koalisi.

Jika pun PKS dikeluarkan nanti, bukanlah berita baru bagi partai lain, seperti Partai Golkar. Sebagai Ketua Setgab, SBY dinilai sangat memahami sikap PKS, sehingga pendepakan partai pimpinan Anis Matta itu dinilai wajar.

"Berita yang tidak mengejutkan. Karena kalau kita mengacu kepada nota kesepahaman anggota Setgab dengan Pak SBY selaku pimpinan, partai anggota yang sudah tidak lagi sepaham dan searah dan tujuan dengan Setgab, sudah bisa dianggap tidak ingin lagi bersama-sama," kata Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar Tantowi Yahya dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (20/6/2013).

"Pak SBY sangat paham soal ini. Seperti yang sering disampaikan, bola di Pak SBY."

Sementara itu, Partai Demokrat pun menganggap PKS telah keluar dari koalisi. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan menilai, PKS tak ubahnya dengan partai lain di luar koalisi yang selama ini menentang kebijakan pemerintah.

"Sudah jelas PKS memang partai oposisi. Kan menteri itu diusulkan PKS. Kalau menterinya mendukung pemerintah, tapi partainya bertentangan, silakan publik menilai. Kalau menteri masuk atas atas nama partai, artinya bertentangan dengan kebijakan partai," kata Syarif, Selasa 18 Juni 2013.

"Prinsipnya kita sangat kecewa dengan sikap PKS yang berseberangan dengan pemerintah dalam hal kebijakan strategis. Karena apa yang kita lakukan dengan menaikkan harga BBM ini kan untuk rakyat miskin," pungkas Syarif. (Ndy/Ism)