Ditendang dari Koalisi, Fahri PKS: SBY Harus Ngomong Baik-baik

Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyatakan, partainya masih menunggu keputusan Presiden SBY terkait dengan kabar bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. Karena Presiden SBY yang memulai koalisi, maka sebaiknya dia pula yang harus menyatakan berakhirnya PKS dalam koalisi.

"Untuk koalisi, kita serahkan pada Presiden SBY," ujar Fahri di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Menurut Fahri, hingga saat ini PKS sedang menunggu kelanjutan dari pemberitahuan secara lisan oleh pihak istana tersebut. "Dia (Presiden SBY) harus ngomong baik-baik. Karena sampai saat ini dia belum mau ngomong," kata Fahri yang menegaskan bahwa keputusan Presiden SBY seharusnya tidak mendapat campur tangan dari pihak mana pun termasuk Sekretariat Gabungan (Setgab).

Sebelumnya pada Rabu 12 Juni, Fahri menyatakan bahwa pihak Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. "Iya, sudah diberitahu kalau PKS sudah dikeluarkan dari koalisi, istilahnya Setgab gitu," jelas Fahri.

Sementara itu, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, enggan berkomentar mengenai pernyataan yang dilontarkan Fahri.

"Sebagai Setgab saya tidak boleh berbicara atas nama Setgab kalau tidak merupakan hasil daripada rapat, jadi saya tidak boleh mengeluarkan pendapat pribadi saya," kata Amir.

Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan bahwa sejauh ini Setgab belum menggelar rapat perihal persoalan tersebut. Namun Amir menegaskan bahwa kapanpun diperlukan, rapat tersebut sewaktu-waktu dapat digelar.

Pada Selasa 11 Juni, Presiden SBY menggelar rapat dengan partai koalisi pemerintahan, namun dalam rapat tersebut PKS ternyata tidak diundang.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan lalu mengemukakan bahwa partai-partai koalisi kecewa dengan sikap PKS yang menolak kebijakan strategis pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menyelamatkan perekonomian.

Menurut Syarief Hasan, hal itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam rapat koalisi yang dipimpin Presiden SBY itu. (Ant/Mut)