Sukses

Menkominfo Tifatul Bantah Dana BLSM dari Hutang Luar Negeri

Menurutnya, dana BLSM itu murni dari APBN yang bersumber dari pajak.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) membantah dana untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berasal dari hutang luar negeri, yakni Asian Development Bank (ADB). Menurutnya, dana BLSM itu murni dari APBN yang bersumber dari pajak.

"Ndak ada itu, jadi postur APBN saja kita lihat dari Rp 1.600 lebih triliun dan sebagian besarnya dari pajak jadi bukan minjem," kata Tifatul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

"Jadi tidak ada utang buat BLSM untuk mencari dukungan politik, jadi itu tidak benar. Jadi ini diambil dari APBN yang porsinya dikurangi dari subsidi," tegas Tifatul yang juga Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan BBM ini.

Tifatul yang juga Anggota Majelis Syura PKS ini menerangkan, saat ini memang ada beberapa proyek di masing-masing kementerian yang menggunakan pinjaman hutang luar negeri (PHLN) untuk program-program multiyears atau prgram jangka panjang. Itupun sudah dikurangi. Jadi PHLN itu bukan untuk BLSM.

"Itu kan terbuka dan transparan, jadi detailnya tanya saja sama kementerian keuangan, tapi detailnya saya ikut dalam pembahasan, jadi tidak ada pinjaman luar negeri untuk BLSM," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Hanura mencurigai pemberian kompensasi atas kenaikan harga subsidi BBM seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Keluarga Harapan (BKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan menggunakan dana pinjaman dari asing yakni Asian Development Bank (ADB).

"Kita mencurigai pemberian BLSM ini menggunakan dana asing yaitu ADB," Kata Wakil Sekjen Partai Hanura, Saleh Husin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2013) lalu.

Namun menurut Saleh, partainya menyetujui pemberian BLSM kepada masyarakat tapi tidak menggunakan dana pinjaman dari asing dan harus murni berasal dari APBN. Lantaran, bila Indonesia terus menggunakan dana pinjaman dari asing, akan membebani generasi mendatang.

"Tapi kita bisa menyetujui adanya BLSM dan lain sebagainya, tetapi dengan syarat tidak menggunakan utang luar negeri dlm hal ini pinjaman dari ADB (Asian Develpoment Bank) atau pinjaman bank lainnya dan itu yang akan kita tolak. Kalau kita mau memberikan bantuan dengan pinjaman luar negeri maka gak bagus, dan yang akan susah anak cucu kita nantinya," ungkap Saleh. (Ali)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.