Syarief Hasan: PKS Memang Partai Oposisi

Sikap tegas penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi terlihat jelas dalam sidang paripurna DPR, pada Senin 17 Juni 2013. 

Karena itu, Partai Demokrat sudah menganggap keberadaan PKS di partai koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) tak berbekas. Bahkan, PKS tak ubahnya dengan partai lain di luar koalisi yang selama ini menentang kebijakan pemerintah.

"Sudah jelas PKS memang partai oposisi," ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, usai mengikuti acara Laporan High Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (HLPEP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Ia menjelaskan posisi PKS yang berada di Setgab Koalisi, namun kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah memang membingungkan. "Kan menteri itu diusulkan PKS. Kalau menterinya mendukung pemerintah, tapi partainya bertentangan, silakan publik menilai. Kalau menteri masuk atas atas nama partai, artinya bertentangan dengan kebijakan partai," kata Syarif.

Namun begitu, ia menegaskan, pihak Setgab tak akan memikirkan soal keberadaan PKS serta menterinya dulu karena fokus saat ini melaksanakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM serta memberikan kompensasi bagi warga tak mampu.

"Prinsipnya kita sangat kecewa dengan sikap PKS yang berseberangan dengan pemerintah dalam hal kebijakan strategis. Karena apa yang kita lakukan dengan menaikkan harga BBM ini kan untuk rakyat miskin," jelas Menteri Koperasi dan UKM itu.

Sebelumnya, Syarief menyatakan partai politik di luar PKS yang tergabung dalam Setgab Koalisi sudah gerah dengan sikap yang diambil partai itu. Karena itu, sesuai aturan yang ada, mestinya 3 menteri dari PKS mengundurkan diri.

"Kalau menurut code of conduct, harus mengundurkan diri, semuanya kan sudah jelas di situ," kata Syarief, Rabu 12 Juni 2013. (Adi/Yus)