Rp 155 M untuk Lapindo, Demokrat Bantah Ada Deal dengan Golkar

Partai Demokrat membantah ada deal dengan Partai Golkar terkait alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar, dalam APBN Perubahan 2013. Demokrat tegas menolak ada kesepakatan dengan Golkar.

"Saya jamin tidak ada deal politik. Kami tidak pernah berdikusi atau membicarakan soal dana Lapindo itu," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Amir menepis ada kesepakatan politik antara Demokrat dengan Golkar. Amir menjelaskan, pemerintah tidak bisa menutup mata jika ada sekelompok warganya yang menderita. "Kita tidak bisa terlalu straight itu untuk urusan Lapindo, apalagi ketika urusan Lapindo kita biarkan mereka menderita," ujar politisi yang juga Menteri Hukum dan HAM ini.

Bagi Amir, pemerintah tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Ada mekanisme tanggung jawab terhadap Lapindo. "Tetapi warga tidak bisa dibiarkan tanpa harus mengusut siapa penyebabnya. Harus ada langkah-langkah untuk mengatasi penderitaan mereka," ujar Amir lagi.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 155 miliar untuk penanggulangan Lumpur Lapindo. Hal itu tertuang dalam Pasal 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 yang sudah disepakati semalam. Dari hasil voting semalam, seluruh anggota Fraksi Golkar menyetujui APBNP 2013 itu. (Ism)