PPP Minta Ketegasan SBY tentang Posisi PKS di Koalisi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku geram dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi dan menyalurkan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Sikap PKS itu terlihat jelas dalam rapat paripurna DPR, Senin 17 Juni 2013. Padahal, partai tersebut masih tergabung dalam partai koalisi pendukung pemerintah bersama PPP, Demokrat, Golkar, PKB, PAN.

Karena itu, PPP minta ketegasan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab untuk menentukan nasib PKS dalam koalisi. Menurutnya keberadaan PKS di dalam koalisi justru kontraproduktif dan hanya membebani kekompakan Setgab dalam mendukung kebijakan pemerintah.

"PPP berharap apa pun sikap Presiden sebaiknya diputuskan dalam waktu tidak terlalu lama. Agar tidak terlalu tersandera dengan masalah yang konfliktual.  Kita bisa bersikap kepada hal yang lebih produktif," kata Sekjen PPP Romahurmuziy yang akrab disapa Romi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Ketua Komisi IV DPR itu menjelaskan masyarakat sudah sangat apatis terhadap sikap PKS yang membangkang kebijakan pemeriintah tetapi tidak mau keluar dari koalisi. Karena itu, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk menentukan nasib PKS di dalam koalisi.

"PPP menunggu satu atau tiga kali. Masyarakat yang berhak menilai, bukan PPP yang berhak menilai tentang kenyamanan Pak SBY. Tentang PKS di koalisi sepenuhnya ada di mata beliau. Apakah beliau masih nyaman dengan keanggotaan PKS sekarang pasca-sikap mereka pada rapat paripurna malam tadi," imbuh Romi. (Adi/Yus)