BBM Resmi Naik, SBY Didesak Depak Menteri PKS dari Kabinet

DPR secara resmi memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan hasil voting. PKS menjadi satu-satunya partai anggota koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) yang secara tegas menolak kenaikan BBM dalam voting yang digelar pada Senin 17 Juni malam kemarin.

Atas hal ini, pengamat dan pakar komunikasi politik Heri Budianto menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeluarkan PKS dari Setgab.

"Sikap tegas PKS yang berani berseberangan dengan Partai Demokrat dan anggota Setgab lainnya, mestinya disikapi secara tegas oleh pimpinan tertinggi Setgab koalisi SBY. Jika ingin tetap dinilai positif, saya kira SBY harus mencopot 3 menteri asal PKS di Setgab. Lalu mempersilakan PKS keluar dari Setgab dan berada pada posisi oposisi," cetus Heri dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (18/6/2013).

Menurut dia, SBY sudah terlanjur tidak berpihak pada rakyat dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Ditambah lagi pengkhianatan PKS benar-benar terjadi.

"Konstalasi politik pasca-paripurna sebaiknya meniadakan PKS di kabinet. Sisa pemerintahan SBY yang hanya menyisakan waktu sekitar 1 tahunan, lebih baik fokus membangun komunikasi politik pada partai yang setia di Setgab," saran Heri.

Ketegasan SBY, lanjut dia, benar-benar diuji. Mau sampai kapan SBY bersikap diam melihat realitas politik seperti ini. "PKS, hemat saya, tidak akan menarik menterinya dari kabinet dengan berbagai alasan. Bahkan petinggi PKS sudah menyatakan jauh-jauh hari mengenai gojang ganjing posisi PKS sebelum pengambilan keputusan di paripurna kemarin," tutur Heri.

Dia menambahkan, petinggi PKS mengatakan pergantian menteri merupakan kewenangan presiden SBY. Bila SBY berani mendepak PKS dari Setgab, kekuatan Setgab tetap solid di DPR untuk mengamankan langkah pemerintah di parlemen.

"Tidak usah khawatir berlebihan. Jika Partai Demokrat dan SBY mampu menjaga pergerakan Golkar sebagai kekuatan kedua di parlemen. Maka itu kemampuan komunikasi politik elite demokrat dan SBY sangat menentukan dalam hal ini," tutup Heri. (Riz/Mut)