Tetap Tolak BBM Naik, Puan: Alihkan Bantuan untuk Desa

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap pada sikapnya, menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam pengesahan RUU tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 yang saat ini tengah dibahas dalam Paripurna DPR RI.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Puan Maharani menjelaskan, Rancangan APBN-P 2013 versi pemerintah, telah menyiratkan bahwa pemerintah telah gagal mengoptimalkan penerimaan negara sehingga negara mengalami defisit penerimaan senilai Rp 41 triliun.

PDIP juga menolak pemberian kompensasi kenaikan BBM seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Kami menolak kenaikan BBM dan usulkan program pro-desa, artinya kalau ada kompensasi dalam beberapa hal kami beranggapan langsung kepada desa-desa melalui charity atau sumbangan atau pembangunan infrastruktur pedesaan," kata Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (17/6/2013).

Menurutnya, program pembangunan infrastruktur pedesaan untuk menyejahterakan masyarakat  lebih konkret karena menyentuh masyarakat miskin ketimbang pemberian BLSM yang sarat bermuatan politis menjelang Pemilu 2014.

"Tentu (kenaikan harga BBM) itu akan membuat masyarakat sengsara, ini mendekati lebaran lalu musim siswa melanjutkan sekolahnya yang makin membebani rakyat, dan pembangunan pro-desa itu lebih berkesinambungan ketimbang BLSM yang hanya 4 bulan," ungkapnya.

"Kalau ada kompensasi kami harap diberikan kepada desa-desa yang membutuhkan bukan per orang yang saat ini saja belum jelas pelaksanaannya di lapangan. Tidak semuanya sampai ke rakyat miskin, tapi kalau melalui desa-desa dan sudah ada programya itu lebih bermanfaat," tambah Puan.

Sementara terkait peta suara dalam rapat paripurna yang kemungkinan besar akan menyetujui RAPBN-P 2013, menurut Puan, tak dihiraukan pihaknya. PDIP tetap konsisten menolak kenaikan BBM.

"Kami tidak bicara mengenai fraksi lain, ini konsistensi fraksi kami yang dari awal di APBN 2012 kami sudah menolak. Masih ada jalan lain dalam postur APBN untuk tidak menaikkan BBM ternyata hal itu tidak digubris oleh pemerintah. Itu hak pemerintah tapi PDIP jelas menolak BBM," tukasnya. (Ein/Yus)