DPR Rapat Paripurna Kenaikan BBM, FPKS Tetap Menolak

DPR menggelar Rapat Paripurna untuk menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/6/2013). Fraksi PKS menegaskan, sikapnya tidak akan berubah dengan tetap menolak program pemerintah SBY-Boediono itu.

"Pandangan kita sama dengan yang disampaikan di Banggar. Intinya PKS mengajukan postur alternatif. Ya, perbedaannya, asumsi dasar kalau (pemerintah) ada kenaikan, kami tidak ada kenaikan (harga BBM)," ujar Wakil Ketua DPR Sohibul Iman di Gedung DPR sebelum rapat paripurna.

Terkait sikap PKS yang menyetujui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Sohibul menjelaskan, program itu sebagai cadangan untuk mengantisipasi kemiskinan yang terjadi akibat isu kenaikan harga BBM. "Jadi artinya di dalam alternatif postur yang kami miliki, persoalan penanggulangan kemiskinan (sudah ada), sekarang belum naik saja sudah ada pengaruh (harga-harga sembako naik)," terangnya.

"Kalau dari pemerintah kemudian keluar BLSM, dalam postur kami tidak persoalkan. Tetapi yang kami miliki, sekalipun tidak naik dampak inflasi sudah ada," imbuh Ketua DPP PKS ini.

Menurutnya, perbedaan usulan antara PKS dan pemerintah itu tidak melanggar undang-undang. "Nggak, kan pemerintah mengajukan, ya kita punya usulan dan usulan ini kita sebut postur alternatif," tandas Sohibul. (Mut/Yus)