PKS: Mau Hemat APBN, Potong Gaji Pejabat!

Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pekan depan. Banyak kalangan yang menolak kebijakan ini. Bahkan partai anggota koalisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang keras keputusan ini.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Indra menyatakan, kenaikan BBM akan menyebabkan kesengsaraan berlipat-lipat pada masyarakat.

"Kenaikan harga BBM jelas akan menyengsarakan rakyat. Persoalan kenaikan BBM bukanlah sekadar bicara kenaikan harga Rp 1.500 atau Rp 2.000. Namun demikian, yang menjadi persoalan mendasar adalah multiple efek dari kenaikan BBM tersebut," kata Indra dalam pesan singkat kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Menurut dia, kalau memang APBN harus dihemat, maka seharusnya anggaran para pejabat yang dipotong. Dan bukan yang untuk kebutuhan mendasar rakyat.

"Apabila APBN kita benar-benar krisis, saya siap untuk menghibahkan atau memotong gaji saya untuk negara. Seharusnya keteladanan seperti ini yang diserukan SBY untuk seluruh pejabat," tegas Indra.

Dia menjelaskan, kenaikan BBM akan berdampak pada melambungnya harga sembako, harga barang, biaya transportasi, dan lain-lain. "Hal ini akan membebani rakyat. Dan beban ini tentunya akan paling dirasakan oleh ratusan juta rakyat kecil," tutur Indra.

Sehingga, lanjut dia, perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah buruh pada akhir tahun 2012 lalu, akan sia-sia dengan naiknya harga sejumlah barang. "Itu artinya daya beli buruh atau masyarakat otomatis menurun. Dan hal ini berarti nilai upah buruh jelas terdegradasi," tegas dia.

Dampak itu semua, lanjutnya, adalah orang miskin semakin miskin dan akan melonjaknya pertambahan orang miskin baru. Dengan naiknya harga-harga komiditi atau barang, tentu akan berimbas kepada naiknya biaya produksi dan akan berujung pada efisiensi karyawan yang dilakukan perusahaan.

"Dengan kata lain dalam waktu dekat akan ada potensi PHK massal sebesar-besaran," ujarnya.

Persoalan besarnya konsumsi BBM Indonesia, menurut dia, adalah persoalan ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola BBM. Di antaranya adalah adanya mafia BBM yang menyelundupkan bahan bakar tersebut kepada pihak asing. Juga banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi, yaitu dengan menjualnya kepada perusahaan-perusahaan tambang, pabrik-pabrik, dan lain-lain.

"Saya jadi bingung, apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan penyimpangan tersebut. Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas," kata Indra.

Pemerintah, sambung dia, lalai dan gagal menyediakan transportasi massal yang baik. Sehingga kemacetan yang sudah sangat parah terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang signifikan dalam besarnya konsumsi BBM.

"Pengadaan dan penggunaan sumber energi alternatif hanya menjadi kampanye kosong sejak awal tahun 2000 lalu," tutup Indra. (Riz/Ism)