Aktivis Petisi 28: Bila Besok BBM Resmi Naik, Kepung Istana!

Rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus menuai penolakan. Kenaikan harga BBM ini dinilai sebagai akal-akalan pemerintahan SBY. Ancaman untuk membubarkan pemerintahan SBY pun digemakan.

"Kalau besok akhirnya parlemen menyetujui APBN Perubahan 2013 untuk menaikan BBM, maka kami akan tuntut turunkan SBY, adili rezim SBY dan bubarkan parlemen. Itu posisi kami," kata aktivis Petisi 28, Haris Rusly di Penus Cafe Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Petisi 28 menyerukan gerakan mahasiswa untuk menentang kenaikan harga BBM. Haris berharap, gerakan mahasiswa dapat turun ke jalan keluar dari kampus. "Kepung Istana, DPR, DPRD, kantor gubernur," ucapnya.

Menurutnya, subsidi terhadap kesejahteraan rakyat agar energi menjadi murah, kesehatan terjangkau, pendidikan gratis, sembako murah dan terjangkau adalah tanggung jawab pemerintah. Subsidi bukanlah penyebab kebangkrutan negara. Alokasi dari APBN untuk kesejahteraan rakyat, bukan penyebab kebangkrutan ekonomi negara.

"Penyebab ekonomi bangkrut karena meluasnya kejahatan korupsi oleh politisi dan pejabat pemerintah pusat hingga daerah yang ratusan miliar sudah dikorup. Sedangkan SDA (sumber daya alam) yang nilainya puluhan hingga ribuan triliun dijarah oleh modal asing," tutur Rusly.

Dia menilai, satu sistem politik yang boros terlihat dari penyelenggaraan Pilpres, Pilkada hingga Pilkades langsung. Kegiatan-kegiatan itu justru melumat uang negara. "Ekonomi bangkrut bukan karena subsidi melaksanakan tanggung jawab agar energi murah, subsidi gratis," imbuhnya.

Selain itu, kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM lewat pengadaan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh pemerintah, dinilai sebagai upaya mengasihani rakyat. Padahal, kata dia, rakyat lah yang memilih pemerintah.

"BLSM, kami nilai tujuannya bukan menolong masyarakat, tapi untuk sogokan ekonomi dengan tujuan meredam dan melumpuhkan kemarahan rakyat. Menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan agar dipilih pada 2014," cetus Rusly. Senin 17 Juni besok, DPR akan mengadakan sidang paripurna mengenai keputusan APBN Perubahan 2013. (Ndy/Ism)