LIPI: PKS Tolak Kenaikan BBM, Naif

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) adalah sikap naif. Sebab, PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan memiliki kader yang menjadi menteri di kabinet.

"PKS itu partai pemerintah dan 3 menterinya di kabinet. Kalau dia berbuat seperti ini sudah naif betul," kata Siti di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).

Menurutnya hal itu yang membuat dirinya melontarkan anggapan bila PKS itu naif. Zuhro menegaskan bukan menghujat PKS. "Tapi PKS harus introspeksi diri dan seperti ini tidak bagus. Sangat kelihatan kecenderungan oportunisme dari PKS," imbuhnya.

Siti menuturkan, sikap PKS itu seperti partai yang bermain di atas 2 kaki. Koalisi yang harus dibangun secara terhormat untuk lesson learned pasca Pemilu 2014. "Tapi yang terjadi sekarang ini antara partai yang ada di koalisi dan menikmati," terangnya.

Menurut Siti, sikap membelotnya PKS karena ketidaktegasan pemerintah dalam menentukan kebijakan itu. Tarik ulur yang terlalu panjang, kata dia, seolah-olah main-main layang. Sikap tidak tegas SBY, lanjut dia, memberikan poin tertentu untuk ajang tarik-menarik. Lalu masyarakat yang dirugikan.

"Menurut saya pemerintah kurang tegas dan bertindak cepat dalam mengatasi isu-isu yang seharusnya timbul seperti ini," tuturnya.

Namun, bukan hanya PKS yang menolak kebijakan tersebut. Salah satu partai lain yang berteriak lantang menolak kenaikan BBM adalah PDIP, menurutnya hal itu wajar dilakukan.

"Posisi PDIP jelas tidak apa-apa. Karena PDIP memang harus mengkritisi dan mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintah," tegasnya.

Meskipun tergabung dalam koalisi, PKS menyatakan tetap berhak mengkritisi koalisi. Sehingga, menurut Siti, apabila PKS menyatakan hal itu, maka sebaiknya PKS keluar dari koalisi. "Iya boleh beralasan, tapi PKS harus meninggalkan koalisi. Jadi di koalisi itu ada code of conduct (kontrak koalisi)," kata Siti.

Dalam kontrak koalisi, lanjut Siti, sangat jelas bagi partai yang tidak sepaham seharusnya keluar. "Jangan bermain di 2 kaki. Ini menciptakan demokrasi tak terukur. Demokrasi itu diwarnai uncertainty. Itu yang tidak boleh," pungkas Siti. (Frd/Ism)