PKS Pernah Kehilangan Kursi Menristek, Kini?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini tengah bersiap kembali kehilangan jatah kursi menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pengurangan jatah ini diakui lantaran sikap PKS yang menentang kenaikan harga BBM.

Padahal kebijakan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah. PKS, sebagai anggota koalisi, dinilai seharusnya ikut mendukung kebijakan tersebut.

Sinyal bakal hilangnya 1 kursi itu dilontarkan anggota Majelis Syuro PKS, Idris Luthfi. "Ada beberapa kemungkinan ke depan, Mungkin kita dikeluarkan penuh, mungkin hanya dikeluarkan satu dua menteri. Mungkin satu dua menteri dipertahankan tapi satu menteri kita dikeluarkan dari koalisi," kata Idris.

Menurut Idris, yang kemungkinan akan dikeluarkan dari kabinet adalah Menteri Pertanian yakni Suswono. Lantaran menurutnya Suswono yang saat ini tengah disorot terkait kasus suap penambahan kuota impor daging yang diduga melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Mungkin yang dikeluarkan Mentan, karena sedang terbelit kasus. Dan presiden memahami itu," ujarnya.

Pengurangan menteri ini bukan kali ini dialami partai yang dipimpin Anis Matta itu. Pada awal pemerintahan SBY jilid II, jatah PKS di kabinet adalah 4 menteri. Mereka adalah Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, serta Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT, Suharna Surapranata.

Pada 2011, Presiden SBY mencopot Suharna sebagai Menristek. SBY kemudian mengganti Suharna dengan Gusti Muhammad Hatta.

Namun, saat itu SBY tak hanya mencopot Suharna sebagai pembantunya. Tapi ada juga sejumlah menteri yang dicopot dengan alasan hasil evaluasi dan kinerja para menteri tersebut.

Idris menyatakan partainya mempersilakan SBY jika nantinya mencopot Suswono sebagai Menteri Pertanian. Karena hal tersebut adalah hak prerogatif presiden.

Menteri Suswono pun sudah menyatakan siap jika nantinya dicopot SBY. "Kalau kita kan menyikapi sejak awal saya katakan, sejak jadi menteri ini memang harus siap setiap saat di-reshuffle. Karena itu hak prerogatif Presiden. Jadi ada atau tidak ada kasus, itu hak prerogratif Presiden. Dan itu harus kita hormati," kata Suswono.

Lebih lanjut Suswono menjelaskan, meski kini di internal PKS terjadi perbedaan pandangan terkait kebijakan pemerintah, namun ia mengaku akan selalu loyal dengan Presiden. Karena dirinya merupakan menteri yang ditunjuk oleh Presiden. "Kami kan sebagai pembantu Presiden, kami harus loyal kepada Presiden," tegas Suswono.

Apakah PKS kembali akan kehilangan menterinya di kabinet? Belum ada pernyataan resmi dari Presiden SBY meski sudah ada desakan dari anggota koalisi agar presiden mendepak menteri asal PKS. (Ary)