Max Sopacua: Menteri PKS Tak Salah, Tapi Ada yang Ganjil

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap ngotot menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah. Hubungan PKS dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah pun semakin memanas. Bahkan, tuntutan agar PKS menarik 3 menterinya dari Kabinet semakin menguat.

"Jadi memang ada pertanyaan bagaimana menteri PKS dengan sikap partainya," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Kamis malam (13/6/2013).

Menurut Max, merujuk pada sikap penolakan kenaikan harga BBM, posisi para menteri PKS di Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sangat ganjil. Seolah-olah para menteri asal PKS itu bukan berasal dari partai politik.

"Kalau bicara soal menteri dari partai, memang agak kurang sinergi. Partainya menentang pemerintah, sementara wakilnya masih duduk di kabinet, ini ada yang ganjil" ujarnya.

Memang, tambah Max, hingga kini menteri-menteri dari PKS itu menyatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dan inilah yang membuat Max menjadi bingung dengan PKS.

"Memang sampai saat ini saya melihat tidak ada yang salah dengan Meneteri asal PKS, karena mereka semua mendukung. Tapi kalau melihat sikap partainya, saya jadi bertanya bagaimana hubungan dan komunikasi para menteri itu dengan PKS," tutur Max.

Meski demikian, Max tidak mau menyebut sikap yang ditunjukkan PKS dan 3 menterinya di kabinet SBY itu sebagai standar ganda yang tengah dijalankan dalam menghadapi kebijakan kenaikan harga BBM.

"Saya tak mau komentar demikian. Saya bingung melihatnya, ada parpol kadernya terakomodir di Kabinet, tapi tidak mau menjalankan acuan yang ditandatangani," kata Max.

Saat ini, PKS memiliki 3 menteri di Kabinet SBY. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. Satu menteri PKS sebelumnya telah dicopot SBY. (EKs)