Hidayat: 3 Menteri PKS Masih di Kabinet Bukan Sikap Partai

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada keputusannya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, PKS juga tetap tidak akan menarik 3 menterinya dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Lantaran, di dalam code of conduct atau peraturan kesepakatan bersama partai koalisi dengan Presiden tidak dinyatakan partai diwajibkan menarik menterinya dari pemerintahan jika berbeda pandangan dalam bersikap.

Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid menjelaskan, sikap 3 Menteri dari PKS yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri untuk tetap bergabung dengan koalisi bukanlah sikap partai tetapi sikap pribadi dari 3 orang tersebut.

"Kalaupun para menteri itu melakukan penyikapan maka sikap itu bukan atas nama partai karena keputusan partai telah menentukan sikapnya," kata Hidayat di ruang rapat pleno Fraksi PKS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

"Dan yang dilakukan oleh pak Tifatul dan para menteri lainnya bukan sikap partai tetapi sikap pribadinya masing-masing. Karena para menteri merupakan pembantu presiden," tegasnya.

Yang terpenting, lanjut Hidayat, PKS tetap akan menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di luar maupun di dalam kabinet. Apalagi, dalam code of conduct atau peraturan kesepakatan bersama partai koalisi dengan Presiden SBY tidak dinyatakan partai diwajibkan menarik menterinya dari pemerintahan jika berbeda pandangan dalam bersikap.

"Soal keberadaan para menteri di kabinet kami memahami sepenuhnya code of conduct. Dan ada kondisi di butir 5 itu yang terjadi ketidaksepahaman antara anggota koalisi dengan anggota kolisi lainnya," ungkapnya.

"Poinnya itu menyebutkan, bila parpol koalisi yang tidak sepakat terhadap kebijakan pemerintah itu anggota koalisi bisa keluar dari koalisi, atau sikap koalisinya bisa berakhir dan yang terakhir presiden mengambil sikap untuk mengeluarkan," tambah Hidayat. (Ary/Mut)