5 Langkah Atasi Dana Kampanye Mahal ala Pramono Anung

Banyak sekali opini yang mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2009. Pasalnya, dana operasional untuk menjadi calon legislatif tetap besar dan mahal.

Namun, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung berpendapat ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk menyiasati pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal.

"Pertama, kita bisa membuat aturan yang memperbolehkan partai untuk membuat badan usaha. Karena lewat badan usaha tersebut, partai dapat berproduksi sesuatu untuk dijual. Nantinya, uang keuntungan hasil penjualan produk itulah yang digunakan untuk membiayai dana kampanye," kata Pramono yang akrab disapa Pram, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Kedua, Pram menambagkan, dengan  mengambil contoh di negara-negara Barat dimana kampanye dibiayai oleh negara. "Sehingga dapat diketahui berapa pendanaan untuk kampanye," imbuh Pram.

Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelaskan, bisa melakukan cara mengganti sistim proporsional terbuka menjadi sistim proporsional gabungan. "Artinya, anggota legislatif yang nantinya akan duduk di parlemen dipilih melalui 2 sistem, yaitu dipilih oleh publik dan penunjukkan langsung oleh parpol," jelas pria kelahiran Kediri, Jawa Timur itu.

Yang keempat, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui UU dan Peraturan KPU, membuat regulasi pembatasan dana kampanye yang dapat dikeluarkan oleh caleg. Sehingga, nantinya tidak ada lagi pandangan mengenai pertarungan antara orang kaya dengan orang miskin. Melainkan yang ada pertarungan kualitas antar caleg.

“Terakhir, pilkada langsung hanya untuk daerah tingkat 2 saja. Sedangkan, pemilihan gubernur ditentukan oleh DPRD,” tukas Pram. (Dji/Adi)