SBY: Naikkan Harga BBM, Ini Risiko Politik Saya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau semua pihak untuk mengesampingkan kepentingan politik dan kelompok saat pemerintah menaikkan harga BBM. SBY tegaskan, bila dilihat dari sudut pandang politik, justru kebijakan ini sangat tidak populer.

"Tentu akal sehat mengatakan tidak mungkin seorang Presiden harus mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Tapi risiko politik itu saya ambil dengan penuh tanggung jawab," kata Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2013).

Maka itu, SBY meminta semua pihak untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan politiknya. SBY mengimbau agar semua kepentingan politik dikesampingkan terlebih dahulu demi kepentingan rakyat.

"Marilah kita nomorduakan itu, karena ada sesuatu yang harus kita lakukan secara bersama oleh kita semua," ujar SBY. "Karena saya tidak ingin membiarkan keadaan ini, ekonomi kita memburuk."

Dalam memberikan penjelasan ini Presiden SBY tampak didampingi hampir seluruh menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, kecuali 3 menteri dari PKS. Ketiganya yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.

PKS merupakan satu-satunya partai koalisi Sekretariat Gabungan yang menolak keras kenaikan harga BBM. Alhasil, PKS tinggal menunggu surat resmi keluar dari koalisi. Pesan 'pengusiran' PKS dari koalisi sudah ditegaskan Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah.

"Pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak Istana sudah memberitahu salah seorang menteri PKS, kalau PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. Ini informasi yang valid dan serius," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (Ism/Mut)