Sukses

Rapat, Anggota Setgab Sesali Tak Ada Pembahasan Sanksi Untuk PKS

Padahal, PKS ikut tergabung dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono.

Partai koalisi yang tergabung dalam gelaran rapat bersama Sekretariat Gabungan (Setgab) menyesalkan sikap Presiden SBY, karena tidak memberikan sanksi kepada PKS yang selama ini terus menentang pemerintahan. Padahal, PKS ikut tergabung dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono.

"Tadi juga tak dibicarakan soal sanksi PKS. Soal sanksi tak dibicarakan, kami sayangkan," kata Suryadharma usai mengikuti rapat setgab di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Suryadharma menjelaskan, pada dasarnya semua partai koalisi menyesali sikap PKS yang terus bersebrangan dengan pemerintah. Padahal didalam koalisi ada kesepakatan bersama dan ada kode etiknya. Apalagi menurutnya, kebijakan kenaikan BBM sangatlah strategis yang memerlukan dukungan dari seluruh partai koalisi.

"Intinya sangat disesalkan sikap PKS beda dengan pemerintah. Koalisi terikat pada kode etik. BBM keputusan kenaikan strategis. Dalam kode etik, wajib beri dukungan," tegasnya.

"Kalo dia (PKS) tidak beri dukungan, sama dengan telah menyusahkan diri. Sangat disesalkan," tambahnya.

Menteri Agama ini juga menjelaskan bahwa, Presiden SBY bukan tidak berani memberikan sanksi kepada PKS, tetapi Presiden SBY sangat sabar menghadapi sikap dari PKS yang terus bersebrangan.

"Bukan sulit, tapi presiden sangat sabar," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan menjelaskan ketidakhadiran PKS dalam rapat yang berlangsung sejak sekitar pukul 20.00 WIB di JCC karena Setgab sengaja tidak mengundang. Lantaran Setgab kecewa dengan PKS yang terus menentang kebijakan pemerintah padahal PKS masuk kedalam koalisi Setgab.

"Itu salah satu bentuk dari kekecewaan kita," kata Syarif Hasan.

Dalam rapat tersebut turut diundang juga Ketua Umum partai koalisi, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Selain itu, diundang juga beberapa menteri yaitu Mensesneg Sudi Silalahi, Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, dan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. (Tnt)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini