Sukses

Hasil Kesepakatan Rapat Setgab Tanpa PKS di JCC

Meski PKS tak diundang, gelaran rapat bersama Setgab dan pimpinan partai politik koalisi di JCC tetap terjadi kesepakatan.

Meski PKS tak diundang dalam gelaran rapat bersama Setgab dan pimpinan partai politik koalisi di Jakarta Convention Centre (JCC), tetap terjadi kesepakatan sebagai hasil pertemuan tersebut.
 
"Tadi kita lakukan pertemuan dengan presiden bahas soal RAPBNP 2013, bahwa pemerintah naikkan BBM bukanlah suatu kebijakan yang semena-mena tapi kebijakan terakhir. Itu langkah terakhir menyelamatkan keuangan negara dan keuangan rakyat," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang juga merupakan anggota Setgab, usai mengikuti rapat setgab di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Menurut Menteri Agama itu, kenaikan BBM adalah langkah terakhir pemerintah agar pembangunan terus berlangsung. Karena pengurangan subsisdi itu terjadi akibat subsidi yang kini diberikan oleh pemerintah masih dinikmati masyarakat mampu.

Dengan demikian Subsidi salah sasaran akan dikoreksi oleh pemerintah untuk pemberian kompensasi nantinya pasca kenaikan harga BBM.

"Akibat kenaikan BBM ada kelompk masyarakat terkena dampak yakni masyarakat miskin, dan berakibat kenaikan harga barang. Untuk menaikkan daya beli masyarakat pada level bawah maka BLSM jadi penting," terangnya.

Menurutnya, tanpa PKS, partai-partai koalisi yang hingga saat ini masih mendukung kebijakan pemerintah seperti PPP, Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat memahami kebijakan pengurangan subsidi BBM dan telah memberikan dukungan kepada pemerintah. Suryadharma juga menegaskan bahwa BLSM bukan langkah politik presiden.

"Ini langkah untuk jaga daya beli," ungkapnya.

"Subsidi diperbanyak untuk rakyat kecil, Program keluarga harapan (PKH), beras untuk rakyat miskin, beasiwa jumlahnya besar. Dan ini yang dilakukan, kebijakan kenaikan harga BBM bukan kebijakan yang menyenangkan juga, karena itu kami beri dukungan penuh ke pemerintah," tukas Suryadharma.

Tak diundangnya PKS dalam rapat tertutup yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB, dikarenakan Setgab kecewa dengan terebut. Sebab PKS terus menentang kebijakan pemerintah, padahal termasuk kedalam koalisi Setgab.

"Itu salah satu bentuk dari kekecewaan kami," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. (Tnt)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini