Sukses

Wacana Jokowi Lelang Kepala Puskesmas, Pro Kontra Merebak di DPRD

Ada anggota Dewan yang mendukung rencana lelang jabatan kepala puskesmas, ada pula yang menolak.

Pro dan kontra merebak di kalangan anggota DPRD terkait wacana lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka (SPT) kepala puskesmas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada anggota Dewan yang mendukung, ada pula yang menolak.

Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Golkar Asraf Ali mengaku bisa menerima kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tersebut. Sebab, puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat sebaiknya dikepalai oleh figur yang punya kemampuan terbaik.

"Sejauh ini kan lelang jabatan lurah dan camat direspons positif. Puskesmas juga gitu. Artinya kepala puskesmas memang harus dicek secara visi misi. Dia harus punya kemampuan dan memadai," ujar Asraf di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Sebaliknya, anggota Komisi C DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus menolak rencana lelang jabatan kepala puskesmas ini. "Saya tidak setuju itu lelang kepala puskesmas. Apa itu lelang-lelang? Saya menolak," ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta ini menganggap kepala puskesmas merupakan seorang dokter dan dipilih sesuai aturan. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan seleksi terhadap mereka.

"Itu kan dokter. Kenapa harus diseleksi lagi? Mustinya kalau tidak sesuai ya ganti aja langsung. Nggak harus seleksi atau lelang," kata Ahmad Husein.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi mengatakan lelang jabatan kepala puskesmas ini belum diputuskan. Penentuan lelang jabatan ini menunggu proses evaluasi lelang jabatan lurah dan camat selesai dilakukan. (Eks/Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.