Sukses

Demokrat: PKS Lebih Gentle Angkat Kaki, Daripada Dikeluarkan

PKS menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi menuai pro dan kontra di kalangan koalisi sekretariat gabungan (Setgab). Satu partai anggota koalisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kebijakan tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Komunikasi Partai Demokrat Andi Nurpati menyatakan, PKS masih belum berani melepas nikmat kekuasaan yang selama ini didapat dari koalisi.

"Buktinya, PKS tidak mau keluar dari koalisi karena masih ingin jabatan menteri. Jadi kalau PKS menentang kenaikan harga BBM, berarti mendukung orang kaya semakin banyak mendapat subsidi," cetus Andi di Jakarta, Senin 10 Juni 2013 malam.

Oleh karena itu, Andi mendesak PKS untuk segera mengambil sikap tegas dengan segera angkat kaki dari koalisi Setgab. "Saya kira itu lebih 'gentle' daripada kami keluarkan. Karena kan itu partai yang berbasis Islam, maka berjanji itu harus dipatuhi," tutup Andi.

Pemerintah di bawah Koalisi Setgab berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena harga minyak dunia semakin melambung. Sebagai kompensasi, pemerintah menyediakan program BLSM bagi 15,53 juta keluarga miskin dengan memberikan uang tunai Rp150 ribu per bulan selama 5 bulan.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sejumlah program bantuan sosial lain sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu, antara lain pendidikan gratis, beasiswa, dan biaya kesehatan murah. (Ant/Riz)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini