Imparsial: Wajib Militer Bertentangan dengan Politik SBY

Pembentukan Komponen Cadangan dinilai bertolak belakang dengan politik luar negeri "Thousands Friend Zero Enemy" yang diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, pembentukan Komponen Cadangan yang disebut-sebut sebagai dasar wajib militer itu seolah menghadapkan Indonesia dengan kondisi perang.

"Ini lucu. Presiden kita bilang bahwa jangan ada perperangan. Tapi Menhan kita mewajibkan untuk wajib militer. Sangat betolak belakang sekali. Apa mereka tidak pernah mengobrol dulu," cetus Direktur Program Imparsial Al Araf di kantornya, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan itu tengah digodok di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Imparsial menyatakan menolak RUU ini karena menilai tidak punya urgensi dan tidak efisien. Bagi Imparsial, Komponen Cadangan tidaklah perlu, sebab tidak ada ancaman perang.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan, pembahasan RUU Komponen Cadangan ini penuh nuansa politik. Perintah wajib militer ini dinilai tidak tepat diterapkan di Indonesia saat ini.

"Ini hanya sebuah politisasi. Karena catatan kami tidak tepat DPR memberikan perintah wajib militer kepada masyarakat saat kondisi Indonesia yang masih berperang mendapatkan keadilan dalam hukum," ungkapnya.

Menurut dia, wajib militer melaui RUU Komponen Cadangan ini membuang-buang uang rakyat.

"Dengan kondisi keuangan negara yang belum stabil, pimpinan kita di DPR justru membuang uang untuk kembali merumuskan RUU Komponen Cadangan. Makanya saya katakan ini hanya politisasi para elite politik kita di Komisi I DPR," tutup Poengky. (Eks/Sss)