Golkar: BLSM Harus Permanen, Tak Harus Jelang Pemilu

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah hampir pasti direalisasikan. Namun, yang menjadi perdebatan adalah rencana pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai bagian dari kenaikan harga BBM tersebut.

Partai Golkar menilai seharusnya kompensasi yang akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) harus dipermanenkan meskipun ada atau tidaknya kenaikan harga BBM.

"Model-model kompensasi BLSM itu harus permanen dan tetap. Jadi negara harus menangani orang miskin tanpa atau ada kenaikan harga BBM," kata Wakil Sekretrais Jenderal DPP Partai Golkar, Harry Azhar Aziz, dalam diskusi polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Kompensasi itu perlu dipermanenkan, lanjut Harry, karena nantinya tidak adalagi upaya mempolitisasi pemberian kompensasi tersebut kepada masyarakat. Apalagi, proses pemberian kompensasi dilakukan saat mendekati pemilu. "Dan kita tak setuju BLSM ini dimainkan di tahun 2014," tegasnya.

Lebih lanjut, Harry menjelaskan, pemberian BLSM sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM dilakukan oleh Kementerian Sosial dimana Menteri Sosial saat ini merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena itu, jika nantinya Mensos mengumbar promosi partainya pada saat memberikan kompensasi tersebut akan terlihat lucu karena saat ini PKS tengah ngotot menolak kenaikan harga BBM.

"Tapi kan menterinya dari PKS yang menyebarkan BLMS itu. Jadi kalau menterinya mengumbar-umbar bahwa saya ini menteri dari PKS, ya itu lucu saja karena PKS menolak (kenaikan harga BBM)," ungkapnya. (Ado)