Tolak BBM Naik, PKS Dinilai Nikmati Madu Ingkari Getah Politik

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai telah memberikan contoh yang buruk dalam berpolitik. Seharusnya, PKS mendukung kebijakan pemerintah lantaran berada dalam kabinet dan berkoalisi dengan partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

"PKS sudah memberikan contoh yang buruk dalam politik. Bagaimanapun moral hazard politik itu kan konsistensi, artinya sebagai partai koalisi yang dapat jatah 3 menteri, PKS harusnya mendukung kebijakan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The Sun Institute Andrianto saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Menurutnya, etika PKS kini terkesan bersifat mendua. Karena ikut merasakan nikmatnya duduk di kekuasaan namun di sisi lain keputusan politiknya berseberangan dengan pemerintah.

"Jangan sampai PKS seperti politik 2 muka, yakni madunya dinikmati, getahnya diingkari," imbuh Andrianto.

Seharusnya, kata Andrianto, PKS bersifat ksatria dengan mundur dari pemerintahan bila terus menentang kebijakan pemerintah.

"Namun bila melihat prilaku PKS selama ini akan sulit mengharapkan hal tersebut. Sementara SBY juga tidak akan mengeluarkan PKS dari Kabinet, apa sebabnya, karena pemerintahan tinggal 1 tahun lagi tentu harmonisasi pemerintahan yang lebih utama," tuturnya.

Andrianto juga menilai, kini masyarakat telah cerdas dengan melihat fonomena sikap PKS tersebut. Karena, apa yang telah dilakukan partai dakwah itu hanya untuk menaikkan citra pada Pemilu 2014 mendatang, mengingat kini PKS tengah diterpa badai setelah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dijadikan tersangka kasus suap kuota impor daging sapi oleh KPK.

"Tapi rakyat sudah cerdas melihat perilaku politik PKS, dengan hantaman kasus korupsi daging, ada upaya elite PKS untuk menyamarkan dengan mengambil isu populis ini," tukas Andrianto. (Mut/Sss)