Ada Buku Komik BBM `Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat`

Buku komik menjadi sarana sosialisasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi itu diperkirakan akan diumumkan pertengahan Juni.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Wakil Presiden Boediono bersama sejumlah menteri, Panglima TNI, sejumlah Kepala Badan, para Gubernur, dan para bupati/Walikota untuk melakukan sosialisasi, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penyesuaian subsidi BBM.

Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM, yang ditandatangani SBY pada 8 Mei lalu.

Seperti dilansir dari setkab.go.id, Kamis (6/6/2013), agar informasi sampai ke masyarakat luas, tim sosialisasi antara lain menerbitkan buku komik sosialisasi penyesuaian subsidi BBM dengan judul "Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat, Mencegah Menggelembungnya Subsidi BBM yang Tidak Adil dan Salah Sasaran".

Mengapa Naik?

Buku ini menjelaskan mengapa pemerintah menaikkan harga premium dan solar. Disebutkan harga jual premium dan solar saat ini, Rp 4.500 per liter, jauh lebih rendah daripada harga pokoknya. Penambal kekurangan itu adalah uang rakyat. Uang pajak dari rakyat masuk ke anggaran negara, keluar sebagai pengganjal harga premium dan Solar yang jauh lebih rendah dari harga pokoknya tadi. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pos ini masuk sebagai subsidi.

Harga minyak dunia yang stabil tinggi, di atas 100 dolar AS per barel, dan konsumsi BBM di dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk premium dan solar menjadi semakin besar.

Dalam menghitung APBN 2013, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar 100 dolar AS per barel sebagai patokan. Kenyataannya, selama triwulan I rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah 111,12 dolar AS per barel. Sedangkan konsumsi premium dan solar juga meningkat dari 41,8 miliar liter pada 2011 menjadi 45,0 miliar liter pada 2012 lalu.

Tahun ini, konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan naik lagi menjadi hampir 50 miliar liter. Akibatnya, subsidi untuk solar dan premium sepanjang 2013 akan melonjak dari Rp 193,8 triliun menjadi Rp 251,6 triliun. Jika harga minyak dunia tetap tingi dan konsumsi terus naik seperti ini, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara untuk memikulnya.

Kampanye Partai?

Pada bagian lain, buku ini juga menjelaskan bagaimana pemerintah menentukan 25% rumah tangga berpenghasilan terendah di Indonesia yang berhak menerima kompensasi tunai. Juga dijelaskan apakah ini kampanye terselubung untuk partai tertentu.

Tidak ada hubungan antara penerima kompensasi dengan partai, kelompok, atau golongan tertentu. Penetapan rumah tangga penerima bantuan kompensasi berlangsung secara objektif, berdasarkan pada Basis Data Terpadu hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang berlangsung Juli hingga Desember 2011.

Pelaksana survei ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Boediono. Basis Data Terpadu berisi data terperinci hingga nama dan alamat. Data hasil survei BPS itu mencakup 40% keluarga yang berperingkat paling tidak sejahtera di Indonesia.

Ibaratnya, jika penduduk Indonesia hanya 100 keluarga, maka keluarga paling miskin nomor 1 hingga keluarga berperingkat 40 akan tercantum di data itu. Karena ukurannya hanya tingkat kesejahteraan, cakupan daftar ini tak mempedulikan apa partai, organisasi, suku maupun agama. Selama satu keluarga masih tergolong 40% keluarga paling tidak sejahtera, namanya akan ada di sana.

Dari daftar inilah Pemerintah menetapkan batas 25% keluarga dengan peringat paling tidak sejahtera yang akan berhak menerima kompensasi.

Cara Pembagian Kompensasi?

Pemerintah akan mencetak Kartu Perlindungan Sosial. Kartu ini akan dibagikan ke 15,5 juta keluarga penerima bantuan melalui pos, langsung ke alamat peserta program. Keluarga yang berhak cukup membawa kartu itu untuk mengambil manfaat berbagai program kompensasi di titik-titik pembagian atau pelayanan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selain kompensasi, adakah langkah-langkah lain untuk menanggulangi dampak inflasi? Pemerintah bersama Bank Indonesia selalu berkoordinasi secara erat untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan harga premium dan solar.

Secara kontinu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga yang berwenang menjaga stabilitas harga. Kelancaran distribusi serta persediaan komoditas utama, misalnya, menjadi perhatian utama agar tidak tersendat dan menimbulkan lonjakan harga. Sedangkan Bank Indonesia menangani kebijakan moneter, seperti mengendalikan pasokan uang dan mengatur suku bunga secara seksama agar target inflasi tercapai. (Sss)