Ical: Setgab Koalisi Tak Berwenang Putuskan Kenaikan Harga BBM

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan, pertemuan Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik di Rumah Dinas Wakil Presiden Boediono membahas sejumlah hal terkait rencana Pemerintah menaikan BBM dan kompensasinya. Beberapa pandangan dari semua Ketua Umum dan Ketua Fraksi Parpol telah diutarakan dalam pertemuan itu.

"Tadi dilaporkanlah bahwa asumsi-asumsi makro telah disepakati. Jadi kita harapkan bahwa proses ini diselesaikan dalam waktu cepat," kata Aburizal usai pertemuan di Rumdin Wapres, Jalan Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013).

Biar bagaimana pun, kata pria yang akrab disapa Ical itu, dibutuhkan adanya koreksi terhadap subsidi BBM, penurunan subsidi yang berakibat kenaikan harga, serta kompensasi jangka panjang.

Lalu apakah DPR sudah sepakat untuk kenaikan BBM ini? Ical menegaskan tidak. Mengingat, Setgab Koalisi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. "Tapi kewenangan penuh dari pemerintah," ujar Ical.

Dari semua anggota Setgab Koalisi, hanya PKS menyatakan keseriusannya untuk menolak kenaikan BBM. Hal itu semakin terlihat dengan sejumlah spanduk penolakan yang dipasang oleh kader PKS di sejumlah tempat di Jakarta.

Selain itu, salah satu politisi PKS, Fahri Hamzah bahkan telah meminta agar partai Islam yang sedang dirundung masalah kasus korupsi suap impor daging itu untuk keluar dari koalisi.

Namun, permintaan Fahri dibantah Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Menurut Hidayat, permintaan keluar dari koalisi adalah asumsi pribadi yang dilontarkan oleh Fahri. Hidayat mengatakan, PKS memiliki Majelis Syuro yang menentukan apakah PKS tetap berada di koalisi atau keluar. (Ein)