PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Jadi Pembahasan Rapat Setgab

Sekretaris Gabungan (Setgab) Partai Politik koalisi Pemerintah menggelar rapat di kediaman Wakil Presiden Boediono. Seluruh Ketua Umum Parpol koalisi dan ketua fraksi di DPR diundang dalam rapat yang membahas masalah kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kompensasinya.

Tak terkecuali PKS, meski partai ini menolak kenaikan harga BBM.  Menurut Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, PKS turut diundang dalam rapat malam ini.

"Rasanya PKS masih anggota koalisi, jadi tentu saja diundang," kata Yopie di depan Rumah Dinas Wapres, Jalan Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013).

Menurut Yopie, penolakan PKS juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan di kediaman Boediono ini. Pembahasan lebih kepada memberi pemahaman kepada PKS.

"Mungkin belum paham atau mungkin perlu pendalaman yang lebih detil. Biasalah kalau kebijakan sepenting dan sebesar ini, ada setuju dan tidak setuju itu kan hal yang sangat lazim, karena kita kan berdemokrasi," kata Yopie.

Sebelumnya PKS menyatakan Presidennya Anis Matta tidak datang. "Kami menerima undangan nanti malam, yang diundang Ketua Fraksi PKS," kata Sekretaris PKS Abdul Hakim di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Kemudian, siapa yang akan mewakili PKS dalam rapat tersebut? Abdul menyatakan PKS akan tetap datang dengan diwakili salah satu pimpinan fraksi di DPR. "PKS diundang dan salah satu pimpinan Fraksi PKS akan hadir," kata dia.

Meskipun tergabung dalam Setgab Koalisi, PKS menyatakan keseriusannya untuk menolak kenaikan BBM. Hal itu semakin terlihat dengan sejumlah spanduk penolakan yang dipasang oleh kader PKS di sejumlah tempat di Jakarta.

Selain itu, salah satu politisi PKS, Fahri Hamzah bahkan telah meminta agar partai Islam yang sedang dirundung masalah kasus korupsi suap impor daging itu untuk keluar dari koalisi.

Namun, permintaan Fahri dibantah Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Menurut Hidayat, permintaan keluar dari koalisi adalah asumsi pribadi yang dilontarkan oleh Fahri. Hidayat mengatakan, PKS memiliki Majelis Syuro yang menentukan apakah PKS tetap berada di koalisi atau keluar. (Ein)