Kemendikbud Perketat Pengawasan Ditjen Kebudayaan

Dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan menjadi masalah baru yang sedang dihadapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Walau demikian, Nuh mengaku sudah mendeteksi akan terjadi hal demikian karena ritme kerja bidang kebudayaan tidak bisa mengikuti ritme kerja bidang pendidikan.

"Kebudayaan baru pindah ke sini 2011, sehingga tradisi dan style yang dulu mereka gandeng sama pariwisata masih kebawa, ya seneng-seneng. Dulu saya pernah ikut, pekerjaannya menerima Miss World," kata Nuh di ruang kerjanya, Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Nuh menjelaskan, perubahan anggaran bidang kebudayaan tersebut sejak bedol desa dari Kementerian Pariwisata ke Kementerian Pendidikan. "Anggaran sebelumnya ikut dari sana (Kementerian Pariwisata) waktu 2011. Lalu 2012 APBNP baru dari sini sekitar Rp 600-700 miliar jadi Rp 1,3 triliun. Baru 2013 jadi sekitar Rp 2 triliun," paparnya.

Kemudian, Nuh melihat kelemahan ada di bagian pengawasan. "Karena itu kita benahi sisi pengawasan. Dulu Irjennya Pak Musliar tapi karena beliau naik jadi Wamen, makanya saya taruh Pak Haryono Umar untuk sisi pengawasan itu," ujarnya.

Haryono Umar merupakan mantan petinggi KPK. Beberapa waktu lalu, ia membuat laporan hasil investigasi yang menyatakan ada dugaan korupsi di Ditjen Kebudayaan. Laporan tersebut pun diserahkan ke Nuh, kemudian laporan itu pun diserahkan kepada lembaga anti rasuah tersebut.

Wakil Menteri Kebudayaan Wiendu Nuryanti yang bertanggung jawab pada Ditjen Kebudayaan mengaku tidak terkait dengan dugaan korupsi tersebut. (Ary/Sss)