Ahok: Tarif Premi KJS Tidak Jadi Naik

Keluhan kecilnya tarif program Kartu Jakarta Sehat untuk mendanai paket pelayanan kesehatan Indonesia Case Base Groups (INA CBGs) sempat mengemuka dari mulut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tarif sebesar Rp 23 ribu dinilai belum bisa menutupi biaya operasional rumah sakit. Sempat berencana menaikkan premi KJS hingga Rp 50 ribu, kini Ahok membatalkannya.

"Tarif premi KJS tidak jadi kami naikkan menjadi Rp 50 ribu, karena tarif premi yang sekarang sudah lebih tinggi dari tarif nasional," kata Ahok di Balaikota, DKI Jakarta, Selasa (4/6/2013). Tarif nasional yang ditetapkan pemerintah pusat yakni sebesar Rp 15.700.

Dari premi Rp 23 ribu itu, Ahok menyatakan, Pemprov DKI masih mampu membiayai 100 persen tarif sistem INA CBGs. Padahal sebelumnya, pemerintah hanya bisa membayar 75 persen saja. Bahkan dengan adanya sistem INA CBGs, kemungkinan perusahaan farmasi menitipkan produknya kepada dokter atau rumah sakit akan menghilang.

"Jadi kalau ada tambahan obat, itu pasti ditolak. Sistem tidak akan mau memasukkan tambahan obat itu, yang otomatis tidak dibayarkan," paparnya.

"Nah, ini kelebihan INA CBGs, membuat negara menjamin kesehatan rakyat, termasuk ada clinical pathway, sehingga tidak ada malpraktik, karena semua ada hitungannya," imbuh Ahok.

Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku masih belum sempurnanya pelaksanaan sistem INA CBGs. Karena itu, proses penerapannya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun dia akan memastikan dokter dan alat-alat kesehatan di Jakarta lebih canggih dibandingkan daerah lain.

"INA CBGs ini sudah dipakai di Australia, Singapura dan Inggris. Australia saja menyesuaikan sistem ini membutuhkan waktu 9 tahun. Saya sama Pak Jokowi baru 1 bulan saja sudah diteriakin," pungkas Ahok. (Ndy/Adi)