Pilkades Lengkongkulon Tak Ada Calon, Incumbent `Ancam` Mundur

  • Citizen6
  • 0
  • 04 Jun 2013 08:44

130604akades.jpg
Citizen6, Tangerang: Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan serentak di Kabupaten Tangerang 30 juni mendatang tinggal menghitung hari. Namun di beberapa desa, animo warga untuk ikut berpartisipasi tampil menjadi kepala desa (Kades) kurang terlihat.

Sebanyak 147 dari 246 desa di  29 kecamatan, tidak seluruhnya bergairah menyambut pesta ala masyarakat perdesaan itu. Hal ini dipicu oleh calon Kades 'wajah baru' yang tidak berani 'melawan' calon incumbent. Incumbent adalah posisi seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan ikut kembali dalam pemilihan.

Selain itu, wilayah yang minim potensi ekonominya juga menyebabkan warga tidak lagi tertarik menjadi kepala desa. Ditambah lagi dengan beredarnya kabar, untuk mengadakan pesta demokrasi tersebut, disebut-sebut sampai mengeluarkan biaya sedikitnya Rp 500 juta.

Dengan ketentuan, jika calon kades berjumlah lebih dari 1 orang, biaya tersebut dapat ditanggung bersama. Sebaliknya jika mencalonbkan secara pribadi, biayanya harus ditanggung sendiri. Tidak cukup sampai di situ, mereka bahkan harus pula menyiapkan dana untuk 'calon kades boneka' yang sengaja dibuat kades tunggal agar Pilkades tampak demokratis.  

Akibatnya, hingga Senin 3 Juni siang beberapa panitia Pilkades di Kabupaten Tangerang menunggu pendaftaran calon kades. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Lengkongkulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan sebuah sumber di desa tersebut menyebutkan, pesimis akan ada lagi pendaftar calon kades mengingat tenggat waktu yang sangat mepet hingga pukul 00.00 WIB.
  
M Pais, selaku calon kades incumbent pun kemarin tidak dapat berbuat banyak dengan belum adanya calon lain yang menjadi pesaingnya. Dia mengaku tidak tahu cara untuk membuat strategi agar seolah-olah ada lawan politiknya. Baginya, partisipasinya dalam Pilkades dijalaninya dengan proses yang lurus-lurus saja. Tidak ada teknik politik yang dimainkannya, karena menyangkut pada pengeluaran biaya yang besar.

"Memang benar nanti tengah malam terakhir waktu pendaftaran pemilih. Tapi saya dengar, waktu pendaftaran akan diundur beberapa hari. Tapi kalau masih saja tak ada calon lain sebagai lawan yang masuk meja panitia, saya akan mundur dari pencalonan," ungkap Pais.

"Masalahnya saya tak punya strategi untuk membuat calon kades lain yang harus ada, dan ini sangat besar biayanya," papar Pais.

Biaya Besar
 
Perlu diketahui, untuk mengadakan Pilkades membutuhkan biaya yang cukup besar, baik dari pemerintah sendiri apalagi bagi sang calon kades. Hajatan yang rawan diwarnai money politics, kekerasan, dan arena judi ini sedikitnya menelan biaya hingga Rp 500 Juta per desa yang ditanggung bersama oleh calon kades.

Pemerintah Kabupaten setempat sendiri hanya menyiapkan dana untuk pengamanan sekitar Rp 15 Juta per desa. Panitia Pilkades pun masih tampak sabar menunggu pendaftar meski belum ada calon Kades yang akan bersaing dengan incumbent. Walau  pengumuman batas waktu pendaftaran telah diumumkan melalui beberapa spanduk di jalan raya mulai 29 Mei-3 Juni 2013, namun tetap tak berpengaruh pada jumlah pendaftar kepala desa.

"Kami masih menunggu pendaftar hingga pukul 12 malam nanti. Sampai saat ini baru satu calon incumbent yang mendaftarkan diri. Bila nanti belum juga ada pendaftar lain besar kemungkinan waktu pendaftaran akan ditambah 2  hingga 3 hari," ujar Ketua Panitia Pilkades Desa Lengkong Kulon, Syaiful Munir, didampingi petugas Pokja pendaftaran pemilih, Alan Alfian, Senin kemarin.

Hal senada disampaikan Upu Rohiar, selaku penjabat sementara kepala desa setempat. Dia mengakui, masih pasifnya masyarakat di wilayahnya menjelang Pilkades yang biasanya ditunggu-tunggu. Namun diyakininya, tidak akan terjadi lagi lawan calon kades dengan 'kotak kosong'. Pasalnya, peraturan mengharuskan harus ada calon Kades lebih dari satu orang.

"Di Desa Lengkongkulon sendiri fenomena calon kades  tanpa lawan politik ini pernah terjadi pada Pilkades tahun 1988. Saat itu calon Kades tunggal, Marsaih (almarhum) didampingkan dengan kursi kosong karena tidak ada lawan politiknya. Kotak suara pun disediakan. Namun ironisnya, saat dilakukan penghitungan suara, yang menang justru kotak yang kosong," cerita Upu.

"Ya, inilah model demokrasi yang terjadi di desa Lengkongkulon," lanjut Upu. Lahannya telah banyak berubah menjadi sebuah kawasan elit BSD City. Kini, Lengkongkulon tidak seperti desa yang memiliki lahan luas yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti adanya kawasan industri yang membuat banyak orang ingin menjadi kepala desa.

Upu menilai, pesta demokrasi di Desa Lengkongkulon memang paling tenang, bahkan terkesan mati karena masyarakat adem-ayem menghadapinya. (Edy Syahputra Tanjung/Mar)  


Edy Syahputra Tanjung adalah pewarta warga.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke citizen6@liputan6.com.
     

Like this article?

0 likes & 0 dislikes


Comments 0
Sign in to post a comment
Terpopuler