DPD: Apa Urgensinya Wajib Militer? Tak Relevan

DPR tengah menggodok draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN). Dalam RUU itu disebutkan, pegawai negeri sipil (PNS) dan buruh yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota komponen cadangan alias wajib militer (wamil). Namun, RUU ini dipandang tak terlalu penting untuk diterapkan di Indonesia.

"Ya, saya kira ini hal yang baru. Menurut saya kalau buruh agak sulit. Tapi kalau PNS masih masuk akal, terikat jangka waktu mengabdi dengan pemerintah," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Menurut dia, status sebagai seorang buruh akan terikat kerja dengan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang. Tidak terlalu pasti karena rentan posisi. Kecuali, lanjutnya, status yang bersangkutan merupakan pensiun jangka waktu tertentu dan buruh di perusahaan mapan.

"Tidak seluruh warga negara ikut Wamil. Kalau hanya separuh saya kira masuk akal terbatas," imbuh politisi yang maju sebagai calon legislatif dari PAN ini.

Laode menuturkan, sistem pertahanan dunia tidak lagi mengarah ke perang. Konflik dalam hubungan antar-negara kini lebih banyak diwadahi dengan dialog di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ataupun Association of Southeast Asian Nations (Asean).

Wamil hanya diperlukan untuk negara-negara yang memiliki ancaman besar. Sementara Indonesia tidak memiliki ancaman itu.

"Urgensi sekarang, wamil apa urgensinya? Tidak terlau relevan untuk Indonesia. Tidak dalam perang, ancaman, tidak ada konflik antar-negara, hubungan antar-negara Asia Tenggara amat cair. Perlu dikembangkan doktrin ke-Indonesiaan sehingga fanatisme kita bersatu dalam Indonesia lebih kental, lebih tegas," pungkas Laode. (Ndy/Ism)