Dukungan Berkurang, Interpelasi untuk Jokowi Jalan Terus

Sebanyak 8 anggota DPRD DKI Jakarta yang semula mendukung penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Joko Widodo alias Jokowi menarik diri. Meski demikian, usulan penggunaan hak interpelasi untuk program Kartu Jakarta Sehat (KJS) terus dilanjutkan.

"Tidak masalah, itu hak mereka. Kami akan maju terus," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufiqurrahman saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Menurut dia, interpelasi itu dimaksudkan guna mencari sistem terbaik untuk menjamin kesehatan warga Ibukota. Sebab, sistem yang diterapkan dalam KJS dinilai belum baik. DKI sebenarnya telah punya program Sistem Kesehatan Daerah. Program ini dikelola oleh Dinas Kesehatan, bukan PT Askes seperti KJS.

"Sebelumnya sudah ada program yang maksudnya sama, bahkan identik sama, yaitu Sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Semua dikelola Dinas Kesehatana Daerah," ujar Taufiq.

Taufiq menilai, program kesehatan yang telah dimiliki sebelumnya oleh Pememerintah DKI itu sejatinya jauh lebih maju daripada sistem KJS. "Sistem kita ini sudah lebih maju, sudah lebih nyaman, sudah ditanggung limit Rp 100 juta. Ini kan yang tidak ditemui di KJS, malah mundur," tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, DKI Jakarta sebenarnya tidak perlu menerapkan sistem jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kalau merujuk pada UU BPJS, UU itu baru akan diterapkan 2014. Pertanyaannya, kenapa DKI mau jadi kelinci percobaan. Kalau UU tersebut diterapkan di daerah-daerah, mungkin akan terbantu. Tapi DKI yang punya APBD besar, malah tidak," tutup Taufiq.

Semula, usulan interpelasi itu didukung oleh 32 anggota DPRD DKI Jakarta. Namun belakangan, 8 pendukung mengundurkan diri. Sehingga, saat ini hanya ada 24 anggota DPRD yang masih mendukung usulan ini. Dan mayoritas adalah anggota Fraksi Demokrat. (Eks/Sss)