Interpelasi Jokowi Dikecam, Taufiq-Demokrat: Mereka Tak Mengerti

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman menyayangkan kecaman terhadap usul pengajuan interpelasi untuk Gubernur Joko Widodo alias Jokowi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Padahal, interpelasi itu diajukan demi kebaikan sistem jaminan kesehatan warga DKI.

"Saya berpikir masyarakat mengecam karena belum mengerti substansinya. Isu ini dipelintir seolah-olah menjadi ajang pelengseran," kata Taufiq saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa malam (28/5/2013).

Menurut Taufiq, anggota DPRD DKI yang mengusulkan penggunaan hak interpelasi tidak anti terhadap KJS. Mereka justru memberikan dukungan. Dengan interpelasi itu, akan dicari perbaikan kekurangan dari sistem KJS.

"Kami tidak anti terhadap KJS, justru kami dukung, karena kami peduli pada rakyat. Tapi harus dicari mekanisme yang lebih baik," katanya.

Taufiq menambahkan, jika sistem yang diterapkan dalam KJS sudah baik, maka tidak mungkin ada 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program itu. Dengan mundurnya 16 rumah sakit itu, berarti ada masalah dalam sistem KJS.

"Kalau KJS berjalan secara terukur dengan baik, tidak mungkin rumah sakit prostes, dokter demo turun ke jalan. Ini akibat dari implementasi KJS yang belum jelas, masih karut marut," ujarnya.

Sebelumnya memang ada 16 rumah sakit yang menyatakan mundur dari program KJS ini. Namun, akhirnya semua rumah sakit itu kembali bergabung dengan program KJS. Sebanyak 16 rumah sakit itu kembali bergabung setelah mendapat penjelasan tentang sistem klaim ke Dinas Kesehatan dengan sistem Indonesia Case-Based Groups (INA CBG's).

Para anggota DPRD DKI pengusul interpelasi tidak sepakat dengan sistem INA CBG's ini. Sebab, sistem pembayaran itu berbentuk paket. Sehingga, jika sudah melampaui kuota pembayaran, banyak biaya yang tidak tercover.

"Ini kan pakai paket. Kalau nilai paket sudah melebihi, pasien suruh bayar sendiri. Kalau ada kejadiana mendadak tidak bisa ditanggung," ucap Taufiq.

"Mekanisme pakai Askes ini yang memberatkan, artinya pengelolaan yang diserahkan ke pihak ketiga bukan langsung ditangani Dinas Kesehatan, sehingga banyak obat yang tidak dicover," tambah Taufiq. (Eks)