Ketua F-Hanura DPRD DKI: Interpelasi Jokowi Hanya Masalah KJS

Ketua Fraksi Hanura Anggota DPRD Fahmi Zulfikar mengaku belum menarik dukungan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi. Proses interpelasi untuk mengajukan pertanyaan kepada Jokowi akan terus berlanjut.

"Jokowi sudah 2 jempol. Tapi kita akan tetap gunakan hak interpelasi," ucap Fahmi Zulfikar ditemui Liputan6.com di gedung DPRD, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Dalam daftar 8 anggota DPRD yang mundur, terdapat nama Fahmi. "Masih ada 3 anggota dari Hanura."

Menurutnya, permasalahan kesehatan tidak pernah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Pembicaraan di tingkat komisi dengan Dinas Kesehatan DKI dinilai belum memuaskan.

"Sudah tidak bisa kita bicara lagi dengan Dinas Kesehatan, karena akan sama saja. Ini program Jokowi, sehingga kita harus tanya langsung," tuturnya.

Bila duduk bersama, lanjut dia, akan dibicarakan kenapa program Kartu Jakarta Sehat (KJS) bergantung pada dana APBD. Interpelasi ini, lanjut dia, untuk meminta kejelasan penggunaan dana APBD yang dialokasikan untuk KJS.

"Misal ada 5 juta orang di Jakarta. Dengan sumbangan per orang Rp 10 ribu, maka dapat Rp 5 miliar, dalam setahun dapat Rp 600 miliar. Jadi kita tidak akan APBD-APBD melulu," tegasnya.

Walau demikian, sambungnya, KJS tidak boleh dihentikan karena ini prorakyat. Tapi, lanjutnya, perlu ada perbaikan. Fahmi menjamin, interpelasi ini tidak akan berujung pada pemakzulan.

"Maka kami berkesimpulan ini harus diangkat ke forum lebih besar, dengan interpelasi. Tidak ke mana-mana, hanya masalah KJS," ungkap Fahmi. (Ism/*)